Thread by @Stakof

“Saya adalah seorang muslim yang setuju jika di Indonesia--yang relatif damai ini—sebaiknya kata ‘kafir’ tidak lagi dipakai!”

Premis ini akan saya pakai dalam utas: “apa yang ada di kepala saya tentang Krisis Papua?”

Lewat dua minggu "Krisis Papua" berlangsung, namun linimasa--hingga sekarang—masih dipenuhi kabar simpang siur sehingga apa yang sebenarnya terjadi di sana benar² kabur.

Alih-alih ingin membantu menyelesaikan krisis itu, bukan?

Utas ini saya susun untuk mengabarkan kepada Anda bahwa framing biner antara “Papua Merdeka” vs “Papua Tidak Boleh Merdeka (baca: NKRI Harga Mati)” tidak akan menyelesaikan masalah karena tidak secuilpun menyentuh akarnya.

Paling pertama—dan ini penting untuk melandasi utas ini hingga akhir: Papua telah lama mengalami trauma, dan sejauh ini belum benar² disembuhkan.

Seorang peneliti bahkan bilang: “Sepanjang 2019, Papua adalah medan konflik bersenjata yang tak berkesudahan.”

Jika persekusi rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya (16/8) berbuntut “aksi maraton” (Manokwari, Sorong, Fak Fak, hingga Jayapura), maka kita seperti melihat “reaksi lumrah” dari orang babak belur, belum sembuh lebam² trauma, namun tiba² dikeroyok massa.

“Merdeka vs Tidak Merdeka”, sekali lagi, bukanlah inti persoalan. Karena kita belum benar² berhasil melewati fase “melihat Papua secara layak dan proposional”...

... sama seperti kerangka biner “Muslim vs Kafir” bukanlah inti persoalan, karena meniscayakan “liyan (bukan golongan kita)” yang perlu “diislamkan” atau harus tersingkir.

Sebagai #GusDurian, tentu saya tidak segan untuk mengisahkan kembali bagaimana langkah mendiang #GusDur dalam meracik resolusi konflik di Papua.

“Intinya cuma satu: Papua harus merasa bahwa mereka sama luhurnya dengan yang lain!”

Klise memang, tapi bukan tidak mungkin jawaban dari sengkarut ini sangat sederhana: mendengar bagaimana orang Papua memandang dirinya sendiri!

#GusDur selalu menyingkirkan stigma bahwa Papua selalu identik dengan gerakan separatis. Jadi, yang salah sebenarnya adalah kita dalam memandang Papua.

Bukan Papua yang salah.

Maka, langkah terbaik yang paling pertama diambil adalah: mendengarkan Papua!

Bukan.
Saya bukan sedang mencari lawan (atau menantang) kelompok biner “Papua Merdeka” atau “NKRI Harga Mati”.
Jika pilihan serba hitam-putih itu penting bagi Anda, ya silakan.
😊

Saya hanya penyampai pesan bahwa dunia ini dipenuhi warna yang beragam. Siapa tahu Anda ini terlalu lama di dalam kamar.

😬😬😬

Sebagai sipil-jelata yang berharap banyak Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih beradab, saya hanya khawatir jika yang tersisa dari “petasan sewot” di media sosial ini hanya: are you with us, or against us?!

Mari saya antar kepada pendekatan yang sudah Jokowi tempuh.

Jokowi, di masa kepemimpinannya yang pertama, menggenjot infrastruktur di Papua, dan sebisa mungkin menghindari “sentuhan militer” thejakartapost.com/news/2019/09/0…

Penghubung antar wilayah di Papua dikebut: economy.okezone.com/read/2019/04/1…

Jokowi menyambung nafas ekonomi mikro dengan meresmikan Pasar Mama-Mama Papua nasional.republika.co.id/berita/o6fafx3…

Berhasilkah?

Manokwari, Fak Fak, dan Sorong punya riwayat sebagai basis perlawanan terhadap “rejim Indonesia”. Suara ini kian menyusut kala pembangunan yang Jokowi kian dikebut.

Ditambah, saat Pilpres 2019 silam, pasangan Jokowi-Kiai Maruf meraup 90,66% suara di Papua liputan6.com/pilpres/read/3…

Namun…

… pasca persekusi rasial di Surabaya (16/8), justru Manokrawi, Fak Fak, dan Sorong adalah wilayah yang malah tampil dalam meluapkan amarah.

Namun (kedua)…

… “Negara” adalah satu hal, dan “Jokowi” adalah lain hal.

Dengan meraup 90% lebih suara di Papua pada Pilpres, Jokowi mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat Papua.

Namun, kepercayaan itu tidak mampu menjelma menjadi kepercayaan kepada negara. theconversation.com/integrasi-sosi…

Kesimpulan yang bisa diambil dari sini: Jokowi mendapatkan pesan yang kuat dari masyarakat Papua bahwa pendekatan yang telah ia tempuh untuk Papua belum sepenuhnya “menyembuhkan luka”!

Banyak yang mengira bahwa kesalahan vatal adalah selalu menempatkan Papua dalam bingkai persoalan pembangunan ekonomi.

Tapi Jokowi membandel (?) dan tetap menggenjot sektor ekonomi di sana.

Mungkin dia, sebagai orang Jawa—seperti yang pernah berhasil ia tempuh saat jadi Walikota Solo, mengawali resolusi dengan terlebih dahulu menyelesaikan “urusan makan”.

Jika antar perut sama² kenyang, dialog antar kepala akan lebih mudah menghasilkan titik temu.

Mengutip Mbak @yennywahid, pendekatan ekonomi memang tidak akan menyelesaikan masalah ketika harkat kemanusiaan warga Papua tidak dihargai.

Ibarat orang diberi makan enak, tapi dibuat tidak nyaman di rumah sendiri.

@yennywahid Saya rasa, pembangunan ekonomi tidak lantas harus ditinggalkan. Karena pembangunan itu perlu.

Tapi yang terpenting adalah membalik dasar logika dari semua hal yang akan dilakukan untuk Papua, yaitu: bukan Papua yang perlu berubah, tapi justru kita yang harus berubah!

@yennywahid Saya akan lanjutkan utas ini ke depan.
Selamat malam.
Selamat berakhir pekan.
😊