,
18 tweets,
10 min read
Read on Twitter
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un..
Tadi malam DPR dan Pemerintah sudah ketok palu menyepakati RUU KPK, tinggal pengesahan di paripurna untuk jadi UU.
*Sandyakalaning KPK*
Tadi malam DPR dan Pemerintah sudah ketok palu menyepakati RUU KPK, tinggal pengesahan di paripurna untuk jadi UU.
*Sandyakalaning KPK*
Agar publik bisa menilai sendiri, sebentar lagi kami akan posting draft RUU KPK yg sudah disepakati bersama antara DPR dan Presiden.
Jika diperhatikan seksama maka RUU tersebut secara esensi tidak berbeda dengan usulan awal.
Catatan: Semua partai setuju, tak ada yg menolak
Jika diperhatikan seksama maka RUU tersebut secara esensi tidak berbeda dengan usulan awal.
Catatan: Semua partai setuju, tak ada yg menolak
Semua sudah kami buka dan jika dibaca baik2 maka kesimpulannya Revisi UU KPK ini sama sekali bukan penguatan tetapi murni PELEMAHAN KPK.
dalam hal ini dengan berat hati kami harus katakan Presiden @jokowi bohong!
dalam hal ini dengan berat hati kami harus katakan Presiden @jokowi bohong!
Beberapa poin yg perlu diperhatikan dalam RUU KPK ini, antara lain adalah peran Dewan Pengawas yg sangat sentral. Sebab ternyata Dewan Pengawas ini bukan saja berperan sebagai pengawas tetapi sangat menentukan sebuah kasus bisa jalan atau tidak
Pada pasal 37B poin b disebutkan: Dewan Pengawas memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan,
dan/atau penyitaan.
Jadi Dewan Pengawas tidak saja mengawasi tapi ikut jadi penentu sebuah kasus bisa berjalan atau tidak.
dan/atau penyitaan.
Jadi Dewan Pengawas tidak saja mengawasi tapi ikut jadi penentu sebuah kasus bisa berjalan atau tidak.
Tidak hanya penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus seizin Dewan Pengawas. Jika Dewan Pengawas tidak setuju maka penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan.
Pada pasal 37E Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden dimana seleksi calon anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia Seleksi yg dibentuk oleh Presiden juga.
Bisa dibayangkan apa yg akan dilakukan Dewan Pengawas terpilih jika ada kasus yg menyangkut keluarga Presiden?
Bisa dibayangkan apa yg akan dilakukan Dewan Pengawas terpilih jika ada kasus yg menyangkut keluarga Presiden?
Sebagai pengingat, kita pernah punya Presiden seperti Soeharto yg korup. Juga pernah ada kasus besan Presiden SBY yg jadi 'korban' KPK masa lalu. Terakhir, ada kasus suap pajak yg melibatkan saudara ipar Presiden Jokowi
nasional.tempo.co/read/893992/su…
nasional.tempo.co/read/893992/su…
Pasal lain yg akan berpotensi membelenggu KPK adalah pasal 24 yg menjadikan pegawai KPK sebagai ASN. Yang oleh karenanya maka tidak akan leluasa bergerak karena terikat aturan2 ASN
Untuk pasal2 yg lain silakan dipelajari sendiri dan akan anda temukan Revisi UU KPK ini murni pelemahan bukan penguatan. Bagi yg tidak setuju silakan tunjukkan dimana letak penguatannya?
Dan bagi kalian yg jadi buzzer Revisi UU KPK, terkutuklah kalian!! Kalian telah menerima uang dengan menghancurkan masa depan bangsa ini!
Cc @Dennysiregar7 @eko_kuntadhi dkk
Cc @Dennysiregar7 @eko_kuntadhi dkk
