Thread by @PartaiSocmed

SOLUSI ATAS DEFISIT BPJS TANPA MENCEKIK RAKYAT

Banyak masalah yg kompleks sebenarnya bisa diatasi secara mudah dan sederhana jika saja kita tahu duduk persoalannya dan punya itikad baik. Kasus defisit BPJS ini salah satu contohnya.

Kasus BPJS ini adalah contoh dari sikap zholim luar biasa akibat gagal mencari solusi cerdas atas permasalahan yg ada. Sehingga solusi satu2nya adalah mencekik leher rakyat.

money.kompas.com/read/2019/10/0…

Untuk mengatasi defisit BPJS maka kita kembali pada hukum bisnis yg paling sederhana:

Hasil = Pendapatan - Pengeluaran

Jika pendapatan lebih tinggi dari pengeluaran maka hasilnya adalah laba. Jika pengeluaran lebih tinggi dari pendapatan maka hasilnya adalah rugi.

Laba didapatkan dari dua cara:
1. Meningkatkan pendapatan dan atau
2. Menurunkan pengeluaran.

Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari meningkatkan pendapatan dulu lalu disusul dengan menurunkan pengeluaran.

Pendapatan utama BPJS adalah dari iuran peserta.
Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor iuran ini maka kita harus cari duduk persoalannya, mengapa pendapatan dari iuran peserta tidak maksimal?

Fakta berbicara, ternyata iuran yg tidak masimal dari peserta BPJS itu bukan berasal dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu golongan tidak mampu yg dibiayai pemerintah tetapi justru dari peserta yg bayar secara mandiri maupun peserta yg dibayari perusahaan

Data tahun 2018:
1. Dari segmen PBI surplus 3,21 T
2. Dari PBPU/pekerja informal minus 13,83 T
3. Dari segmen bukan pekerja minus 4,39 T
4. Dari segmen PPU minus 1,44 T

Berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa sumber defisit BPJS berasal dari segmen peserta mandiri maupun segmen pekerja, sedangkan untuk golongan tidak mampu yg dibayari oleh negara justru surplus.

Apakah golongan fakir miskin ini lebih jarang sakit dari pada golongan yg lebih mampu, sehingga beban biaya kesehatan mereka lebih rendah? Tentu tidak.
Segmen PBI bisa surplus karena iurannya dibayar oleh pemerintah pusat secara tertib!

Nah, dari sini sudah terdeteksi duduk perkaranya. Masalah defisit BPJS ini berasal dari peserta mandiri, baik yg bayar sendiri maupun yg dibayar bersama perusahaannya.
Dari duduk perkara inilah seharusnya Pemerintah dan BPJS membuat solusi, bukan ujug2 menaikkan iuran 2x lipat

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana membangun sistem yg mendidik peserta agar tidak lagi membayar BPJS ketika sakit saja? Bagaimana agar peserta melihat BPJS sebagai kebutuhan? Dan bagaimana BPJS menutup celah yg menimbulkan moral hazard di kalangan pesertanya sendiri?

Kenapa peserta mandiri banyak yg baru membayar iuran ketika sakit dan lupa bayar iuran ketika sehat?

Jawabnya: KARENA BPJS MEMBOLEHKAN!

Untuk mengatasi hal tersebut solusinya amat sederhana. BPJS tinggal buat aturan yg memblokir pelayanan anggota selama satu tahun jika tidak bayar iuran selama 3 bulan.
Jadi ketiks sakit dan melunasi tunggakannya tidak serta merta membuat peserta berhak mendapat pelayanan BPJS

Setelah satu tahun terhitung sejak pelunasan tunggakannya barulah peserta berhak menggunakan layanan kesehatan BPJS kembali.

Jadi ada punishment and rewards.

Selanjutnya perlu juga ada benefit bagi peserta yg rajin bayar iuran. Saat ini bukan rahasia lagi bahwa pasien BPJS sering diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Ketika sakit sering dibilang kamar penuh, diminta naik kelas, ketika rawat inap baru 3 hari sudah disuruh pulang.

Orang yg patuh bayar iuran BPJS tapi diperlakukan tidak layak ketika sakit tentu akan muak dan merasa percuma bayar iuran secara rutin dan patuh jika tak melihat benefit dari effortnya.
Inilah salah satu yg membuat orang2 malas bayar BPJS.

Pelayanan tidak pantas kepada pasien BPJS ini sesungguhnya bukan salah BPJS tapi pihak Faskes/RS.
Kesalahan BPJS adalah tidak memberikan sanksi tegas kepada mitranya yg curang atau tidak memperlakukan pasien BPJS secara baik dan manusiawi

Mengapa RS sering memperlakukan pasien BPJS sebagai warga negara kelas dua? Kami pernah membuat kultwit tantangan yg bakal dihadapi BPJS dari kalangan dunia kesehatan itu sendiri. Silakan dibaca
chirpstory.com/li/271860

Lalu bagaimana solusi menghadapi Faskes/RS yg curang atau tak memperlakukan pasien BPJS dengan baik?
Jawabnya, BPJS harus sama tegasnya kepada mitra Faskes yg bermasalah seperti terhadap peserta yg nunggak.

RS yg tidak kooperatif harus di-skors kerjasamanya dgn BPJS dan jika terjadi pengulangan maka kerjasama diputus!
RS bakal nangis darah jika sampai tidak bisa menerima pasien BPJS lagi.

Nah, dengan sanksi yg tegas pada peserta yg nunggak bayar dan peningkatan pelayanan pada peserta yg rajin bayar maka masyarakat akan melihat BPJS sebagai kebutuhan. Dampaknya, kepatuhan bayar peserta dijamin akan MEROKET!

Selesai tentang cara meningkatkan pendapatan, sekarang kita bahas bagaimana cara menurunkan pengeluaran BPJS.

Cara BPJS menurunkan pengeluaran selama ini terkesan tidak simpatik, yaitu menghapus beberapa obat mahal dari daftar obat yg mereka cover.
Sehingga terjadi gonjang-ganjing seperti berita berikut ini
m.cnnindonesia.com/nasional/20180…

Padahal banyak sekali efisiensi dan pengurangan biaya yg bisa dilakukan oleh BPJS. Antara lain mencegah dan mengatasi fraud yg dilakukan oleh pihak Faskes/RS. Inilah sumber kebocoran utama keuangan BPJS!

Tidak usah denial! Fraud yg menggerogoti keuangan BPJS memang terjadi dan marak di kalangan RS! Jika kita ingin mencari solusi mari kita mulai dgn jujur pada diri sendiri
sumutpos.co/2019/08/05/pen…

Selama kebocoran2 itu masih terjadi, mau seberapapun besar pemasukan BPJS pasti akan defisit terus. Karena yg dihadapi adalah keserakahan mafia kesehatan. Tak ada kata cukup untuk orang serakah!

Bagaimana cara mengatasi fraud dari pihak RS itu? Jangan cuma diserahkan pada penegakan hukum saja, tapi BPJS juga harus tegas memutus kerjasama kepada RS manapun yg melakukan fraud.
Apakah ini sudah dilakukan? Berapa RS yg diputus kerjasamanya karena markup tagihan ke BPJS?

Tindakan tegas BPJS terhadap RS yg melakukan fraud adalah bentuk dari preventif. Sebab RS lain akan berpikir seribu kali untuk coba2 markup tagihan lagi.
Apakah BPJS sudah melakukan ini sebelum menaikkan iuran peserta?

Dengan meningkatkan penghasilan (dari kepatuhan bayar iuran) dan menurunkan pengeluaran (dari pencegahan fraud) maka BPJS akan surplus tanpa perlu menaikkan iuran peserta sepeser pun! Lantas mengapa solusi sederhana itu tak ditempuh dulu sebelum menaikkan iuran dua kali lipat?

Apakah menaikkan iuran dua kali lipat bukan justru membuat peserta kelas 1 dan 2 yg rajin bayar malah berbondong2 turun kelas, yg akibatnya membuat pemasukan BPJS malah turun?

Bukankah dengan menaikkan iuran dua kali lipat membuat peserta BPJS yg selama ini nunggak justru makin malas bayar?

Oh ya, masyarakat bisa dipaksa patuh dengan sanksi tidak mendapatkan layanan publik jika nunggak BPJS. Tentu bisa saja dilakukan, apalagi pemerintah Jokowi sekarang sudah tanpa beban. Tapi itu arogan, zholim dan memicu terjadinya pembangkangan massal!

Dari pada memberikan sanksi yg tidak ada hubungannya sama sekali dengan layanan kesehatan, mengapa tidak dibuat sanksi pemberhentian sementara layanan kesehatan selama setahun kepada penunggak BPJS seperti yg kami usulkan itu?

Baik solusi yg kami tawarkan maupun solusi yg sedang disiapkan pemerintah sama2 bisa diterapkan. Masalahnya tinggal itikad baik dari Pemerintah saja

Solusi yg kami usulkan akan mendidik masyarakat untuk patuh bayar iuran dan mendidik Faskes untuk tidak curang. Sedangkan solusi yg disiapkan pemerintah akan mencekik leher rakyat dan tetap menyuburkan mafia kesehatan.

Sekian kultwit kami. Semoga mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.