Thread by @PartaiSocmed

PDIP DAN PELEMAHAN KPK

Ketidaksukaan Megawati (dan PDIP) terhadap KPK itu adalah cerita lama, dan perjuangan mereka dalam melemahkan KPK adalah perjuangan panjang. Jauh sebelum mereka jadi partai penguasa saat ini

Ketidak sukaan Megawati kepada KPK itu terjadi karena banyaknya kader PDIP yg tertangkap oleh KPK.

"KPK itu dulu saya yg buat. Tapi ibarat kacang lupa kulitnya, KPK seolah ingin jebloskan sebanyak2nya kader PDIP"

*Megawati 13/09/2012*
m.merdeka.com/politik/megawa…

Harus diakui PDIP bukanlah partai yg bersih. Saat jadi oposisi saja kadernya banyak yg tertangkap KPK apalagi ketika berkuasa.
Dan benar saja, ketika jadi partai penguasa maka kepala daerah yg terbanyak ditangkap KPK berasal dari PDIP. KPK adalah duri dalam daging bagi PDIP.

Ketidaksukaan Megawati dan PDIP makin menjadi ketika partai tersebut menjadi partai penguasa. Terutama pada kasus batalnya Budi Gunawan jadi Kapolri akibat ditersangkakan oleh KPK sesaat setelah dicalonkan oleh Presiden Jokowi.

Sebenarnya KPK sudah memberi stabillo merah untuk BG ketika Jokowi meminta pendapat KPK sebelum menentukan pilihan pembantunya. Tapi kenapa Jokowi begitu ngotot mencalonkan BG? Mungkin karena BG adalah mantan ajudan Mega ketika jadi Presiden dulu.

'Lancangnya' KPK yg nekad mentersangkakan BG itu memicu episode Cicak vs Buaya 3.
Disinilah kita lihat dgn mata telanjang kader2 PDIP all out menyerang KPK dengan segala fitnahnya.

Sama seperti kondisi saat ini, dimana KPK dan para pegawainya difitnah dengan berbagai tuduhan absurd. Saat itu pun para pimpinan KPK jadi korban fitnah keji.
Masih ingat foto perselingkuhan rekayasa Abraham Samad yg beredar saat itu? Belakangan terbukti itu hoax belaka.

Dan segala tuduhan kepada pimpinan KPK dipimpin langsung oleh petinggi PDIP, Hasto Kristiyanto.
Masih ingat foto legendaris Hasto pakai masker saat menuduh Abraham Samad ini?

Tuduhah Hasto kepada Abraham Samad itu kemudian juga terbukti fitnah belaka karena:
1. Dibantah oleh Tjahjo Kumolo
2. Dibantah oleh Andi Widjajanto
3. Ditolak oleh pengadilan karena cuma opini.

Dan semakin konyol dan memalukan ketika di pengadilan Hasto memperlihatkan alat pendeteksi penyadapan yg digembar-gemborkan utk memfitnah Abraham Samad ternyata hanya sebuah GSM box biasa yg banyak dijual di toko online
m.liputan6.com/news/read/2165…

Namun tak penting ketahuan bohong, yg terpenting adalah persepsi publik. Itulah mengapa fitnah demi fitnah terus dilancarkan kepada KPK. Tujuannya memang untuk pembunuhan karakter terhadap KPK dan para pegawainya.

Untunglah saat itu publik masih banyak yg waras dan menolak percaya pada segala fabrikasi opini dari Hasto cs. Alhasil akibat kuatnya protes publik maka Presiden Jokowi memutuskan batal mengangkat BG dan sebagai gantinya mengangkat Badrodin Haiti sebagai Kapolri

Maka makin menumpuklah ketidaksukaan PDIP pada KPK. Dari sinilah awal proses pelemahan KPK secara konstitusional dilakukan oleh PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu 2014 peluang itu dimiliki oleh PDIP.

Namun KPK masih dipercaya publik sehingga pelemahan KPK yg harusnya mudah dilakukan ternyata menjadi perjuangan panjang.
Maka selain mendorong revisi UU KPK di DPR, hal lain yg perlu dilakukan adalah pembusukan KPK secara opini. Agar publik tak percaya KPK lagi bahkan membenci

Perjuangan pelemahan KPK secara konstitusional di DPR dimulai pada bulan Juni 2015, ketika Pemerintah melalui Menkumham asal PDIP menjadi INISIATOR Revisi UU KPK
m.detik.com/news/berita/d-…

Sebagai bukti bahwa inisiatif revisi UU KPK itu berasal dari pemerintah dan bukan DPR adalah, baik naskah akademik maupun draf RUU itu sudah disiapkan dan dibuat oleh Pemerintah.
Maka beberapa kali kami katakan Jokowi bohong ketika bilang inisiatif berasal dari DPR

Berhubung saat itu KPK masih mendapat dukungan publik dan rencana revisi UU KPK itu dapat protes keras masyarakat maka Jokowi yg masih punya 'beban' meminta agar inisiatif revisi seolah jangan dari Pemerintah tapi dari DPR.

DPR setuju2 saja, bagi mrk yg terpenting Presiden kooperatif dgn revisi ini. Maka pada tgl 27 November 2015 disepakati sandiwara mengalihkan inisiatif revisi yg awalnya dari Pemerintah jadi inisiatif DPR.
Sebuah cara menyelamatkan popularitas Jokowi
nasional.kompas.com/read/2015/11/2…

Naluri politik Jokowi belakangan terbukti tepat. Protes publik terhadap upaya PDIP di Pemerintah yg digawangi oleh Menkumham Yasonna Laoly yg mendorong Revisi UU KPK masuk prolegnas prioritas 2015 dan PDIP di DPR yg dikomandoi oleh Masinton saat itu tetap sangat kuat.

Akibat kuatnya protes publik saat itu maka Jokowi memutuskan menunda tetapi tidak menolak revisi UU KPK. Saat itupun kami sudah curiga bahwa revisi UU KPK ini akn diangkat lagi ketika publik lengah. Dan itulah yg terjadi saat ini!

Gagal melemahkan KPK di tahun 2015 tdk menyurutkan semangat PDIP. Di tahun 2016 Revisi UU KPK kembali dibahas dlm rapat harmonisasi Badan Legislasi di DPR. Krn inisiatif sudah dialihkan ke DPR mk Risa Mariska dan Ichsan Soelistyo dari PDIP ditunjuk sebagai perwakilan pengusul

Saat itu Fraksi Partai Gerindra menolak lalu disusul Fraksi Demokrat dan PKS. Pimpinan KPK yg sudah digantikan oleh Agus Rahardjo juga menolaknya.
Seiring dengan banyaknya penolakan maka pada rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden diputuskan revisi ditunda lagi.

Kegagalan pelemahan KPK pada tahun 2015 dan 2016 meskipun sudah disepakati antara DPR dan Pemerintah rupanya bersumber pada penolakan publik. Partai2 lain meskipun awalnya setuju belakangan banyak yg mundur karena menjaga konstituen mereka masing2.

Maka strategi setelah kegagalan Revisi UU KPK tahun 2016 agak diubah. Selain memperjuangkan lewat DPR harus ada juga upaya sistematis pembunuhan karakter terhadap KPK sebagai lembaga maupun para pegawainya sebagai individu. Tujuannya, agar KPK tak lagi dapat dukungan publik

Maka memasuki tahun 2017 dibuatlah Pansus Hak Angket KPK yg dimotori oleh Masinton dkk. Meski menuai pro dan kontra, hak angket ini tetap resmi digulirkan usai masa reses DPR pada 17 Mei 2017.
Di arena inilah terjadi pembunuhan karakter terhadap KPK secara TSM

Berhubung sudah malam maka kultwit kami lanjutkan besok. Selamat beristirahat sahabat anti korupsi 🙏

Dan pembunuhan karakter terhadap KPK itupun benar2 dilakukan dalam arena yg bernama Pansus Angket KPK. Selain mengundang mantan koruptor mereka juga bela-belin ke penjara Sukamiskin untuk sowan kepada para senior koruptor demi untuk mengumpulkan 'review' buruk tentang KPK

Yang dilakukan Pansus Angket KPK itu seperti meminta maling mengadu tentang aparat yg telah menangkapnya. Ya jelas tidak ada positifnya KPK di mata para koruptor itu

Salah satunya adalah dipanggilnya terpidana korupsi kasus Ketua MK yaitu Muchtar Effendi, yg memfitnah Novel Baswedan punya rumah kost 50 pintu hasil tukar guling perkara.
Meskipun Pansus Angket KPK tak berhasil membuktikan tuduhan tersebut tapi fitnahnya disebarluaskan

Siapakah sesungguhnya Muchtar Effendi yg menuduh Novel punya kost hasil tukar guling perkara itu? Silakan baca sendiri kasus korupsinya
m.republika.co.id/berita/nasiona…

Meskipun tuduhan para koruptor terhadap KPK dan para pegawainya di Pansus Angket KPK tidak terbukti namun fitnahnya di framing sedemikian rupa untuk menyudutkan KPK. Bahkan hingga saat ini fitnah tersebut masih di daur ulang utk mendukung Revisi UU KPK.

Meskipun ditolak banyak kalangan karena jadi arena fitnah para koruptor terhadap KPK, toh ada tokoh yg khusus datang ke DPR untuk memberi dukungan ke Pansus Angket KPK, namanya Amien Rais.

Puncak dari drama Pansus Angket KPK adalah dengan datangnya kader PDIP sekaligus inisiator Pansus, Masinton Pasaribu, ke Kantor KPK dengan membawa koper lalu koar2 menantang KPK agar menahan dirinya di hadapan awak media

Tak ada tuduhan para koruptor terhadap KPK yg terbukti. Hal tersebut terbukti dari hasil rekomendasi pansus, tak ada rekomendasi memecat atau memberi sanksi pada pegawai KPK yg dituduh macam2 oleh para koruptor itu.
Namun pembunuhan karakter sudah terjadi. Mission accomplised!

Bahkan dalam hasil rekomendasi Pansus itu KPK disarankan membentuk lembaga pengawas independen yg mekanismenya DIATUR SENDIRI oleh KPK. Belakangan tak seperti itu yg terjadi dalam Revisi UU KPK.
Jadi mereka yg usulkan, mereka pula yg mengkhianati usulannya sendiri

Gagal dua kali menggolkan Revisi UU KPK dan menjadi olok2 publik di Pansus Angket KPK tidak membuat PDIP menyerah. Mungkin inilah yg disebut dengan "Determinasi"

Di ujung periode kerja DPR RI, Bak operasi senyap, tiba² saja DPR mengagendakan rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019) utk membahas usulan Badan Legislasi atas revisi UU KPK. Sejak wacana ini menjadi polemik, Baleg tidak pernah mempublikasikan rapat pembahasan draf rancangan UU

Lagi² kader PDIP Masinton Pasaribu menjadi motornya. Dalam pembahasan ini terdapat 6 orang pengusul, 2 PDIP dan 4 dari partai lain.
PDIP: Masinton dan Risa Mariska
PPP: Achmad Baidowi
Nasdem: Taufiqulhadi
Golkar: Syaiful B Rubah
PKB: Ibnu Multazam

Setelah menang dalam pilpres dan terpilih untuk kedua kalinya dan karena publik sedang lengah maka respon Presiden Jokowi kali ini berbeda, ucapan tanpa bebannya benar2 dibuktikan

Pada 11 September 2019 Presiden Jokowi mengeluarkan surat penunjukan wakil pemerintah untuk membahasa Revisi UU KPK dan menunjuk kader PDIP yg sekaligus jadi Menkumham Yasonna dan Menpan RB untuk mewakili. KPK sama sekali tidak dilibatkan.

Nonton MotoGP dulu

Lanjut. Beberapa hari kemudian Yasonna Laoly yg sudah mundur dari sebagai Menkumham dan jadi anggota DPR mengeluarkan sikap sebagai kader PDIP yg loyal, meminta Jokowi tak mengeluarkan Perppu.

Wajarlah mengapa inisiatif revisi UU KPK awalnya berasal dari pemerintah, sebab Yasonna Laoly ini sebagai Menkumham juga adalah kader loyal PDIP.
Ingat, pemerintahlah yg membuat naskah akademik dan draf RUU, bukan DPR

Untuk menghindari kegagalan tahun 2015 dan 2016 akibat kuatnya protes publik maka kali ini dilakukan pembunuhan karakter yg massive terhadap KPK. Jasa buzzer pun dimanfaatkan agar masyarakat membenci KPK. Mulai dari isu Taliban hingga fitnah lama Hasto di daur ulang

Hasilnya cukup efektif, banyak netizen terutama pendukung Jokowi yg tertipu oleh fitnah2 terhadap KPK itu. Sikap antipati mereka terhadap radikalisme dimanfaatkan lalu dibelokkan menjadi antipati terhadap KPK.
Mereka yg dulunya setia mendukung KPK kini berbalik membenci KPK

Jokowi sendiri secara aktif mengarahkan pendukungnya untuk mendukung kebijakannya terkait masalah UU KPK ini

Bisa dikata, perjuangan panjang PDIP dalam revisi UU KPK kali ini berhasil dengan gemilang karena fitnah yg diulang2 terhadap KPK akhirnya dipercayai publik atau setidaknya oleh para pendukung Jokowi yg tidak sadar sedang ditipu.

KPK dimata para pendukung Jokowi saat ini adalah sarang radikal, suka berpolitik dan semena2. Persis seperti yg didengungkan oleh para buzzer setiap hari. Tapi mereka lupa bahwa pro koruptor yg tak ingin pesta besar periode kedua ini terganggu ada dibalik semua ini

Sekian kultwit kami, semoga mencerahkan dan menjadi perlawanan terhadap fitnah yg didengungkan para buzzer terhadap KPK. Terima bully.