Thread by @SaptaAtmadja

Ribut-ribut #APBDDKI gw jadi penasaran sama #APBDJabar lantaran gw warga #Jabar tapi pas buka websitenya berharap bisa buka informasi,.. yang didapat adalah...
Jreeng... Jreeeenggg....

yang bisa daftar cuma para penerima hibah dan bansos, sementara warga biasa ....

setelah dicari-cari rupanya data #APBDJABAR ada di jabarprov.go.id/index.php/page… website yang terpisah dari website apbd.jabarprov.go.id

disini ada link download file dalam format zip, didalemnya file format pdf. isinya #APBDJABAR gimana? nih contohnya

kita bisa akses item-item dalam #APBDJABAR tapi ngga bisa akses komponen detail dari tiap item karena setiap item detailnya cuma "Belanja Pegawai" dan "Belanja Barang dan Jasa" paling ditambah "Belanja Modal"

kita ga akan nemuin detail komponen pembelanjaan seperti Aibon yang lagi diributin di #APBDDKI di #APBDJABAR

Oia, ga semua dokumen juga tersedia disini jabarprov.go.id/index.php/page… yang ada file downloadnya cuma perda ttg apbd, ringkasan dpa-skpd dan ringkasan dpa-pppd. Sementara soal perubahan #APBD ga tersedia

kalo diikutin perdebatan soal #APBDDKI letaknya ada di komponen pembelanjaan ATK, detail seperti ini yang memungkinkan terjadinya mark-up anggaran #APBD pertanyaannya kalo #APBDDKI bisa diperiksa, apa ngga lebih baik #APBDJABAR juga diperiksa sampai komponen pembelanjaannya?

kalo komponen pembelanjaan ini dibuka dan bisa diakses publik, mungkin kita juga bakal nemuin komponen2 ajaib di #APBDJABAR seperti kasus #AIBON di #APBDDKI

sayangnya dalam konteks #APBDJABAR publik seperti kita ga bakal punya akses untuk melihat komponen itu. Jangankan komponen, warga jabar cuma dikasi akses dokumen apbd yang udah jadi dan ringkasannya.

data #APBDJABAR yang bisa kita akses juga cuma ringkasan laporan, kita ngga tahu soal perencanaan, opini laporan pemerintahan dan lainnya. mungkin bukan cuma #APBDJABAR yang tertutup seperti ini, tapi APBD pemda lainnya juga ga jauh beda

Nah gimana cara #penysunanAPBD?
dulu waktu masi kuliah di Ilmu Pemerintahan ada mata kuliah yang namanya Politik Keuangan Pusat dan Daerah.
gini tahapannya
1. Eksekutif/PEMDA merumuskan RAPBD yang diambil dari usulan setiap perangkat kerja disusun dalam RASK

2. Rancangan #APBD ini dibawa untuk dibahas #Pemda dengan #DPRD nah ntar tugas DPRD sosialisasi dan ngumpulin masukan dari publik soal #RAPBD sebelum disahkan.

3. setelah dapet masukan #DPRD bahas Rancangan #APBD sama Tim Anggaran eksekutif/Pemda
4. kalo sudah disetujui #DPRD barulah #APBD disahkan dan dilaksanakan

dalam keempat tahapan ini, bukan cuma proses administrasi formal yang terjadi, tapi juga agregasi politik antar kepentingan dari semua elemen sosial yang memengaruhi jalannya proses politik, bukan cuma parpol tapi juga ormas, kelompok ekonomi, kelompok profesional, dll

proses ini secara politik harus dilihat sebagai prosses agregasi dan artikulasi kepentingan. dalam hal ini bukan cuma eksekutif #PEMDA yang punya andil tapi juga #DPRD sebgai agregator. proses ini jadi rentan banget. tapi ya that's how it's work

makanya dulu di matakuliah ini disebutnya bukan keuangan daerah tapi politik keuangan pusat dan daerah. karena pada kenyataannya perancangan keuangan di daerah itu sarat dengan agregasi politik, belum lagi kalo kita lihat dana perimbangan pusat dan daerah migas dan non migas

Jadi buat #netizen #jabar yang peduli banget sama #APBDDKI peduli jugalah sama #APBDJABAR dan kota/kabupaten tempat kalian tinggal, siapa tau potensi korupsi lebih besar ada di halaman rumah sendiri juga

Buat yang lagi getol ngomongin #Aibon juga coba ditaekin ke dana perimbangan migas pasti lebih uhuy besarannya. Karena persoalan politik keuangan itu bukan cuma bagaimana uang dihabiskan tapi juga bagaimana uang didapatkan.

anyway gw bukan warga DKI jadi gw lebih peduli soal transparansi #APBDJABAR yang menurut gw masih tertutup. kalo ada yang punya persepsi lain ya silahkan

oke soal informasi dan transparansi anggaran ini sepertinya kita harus baca ulang UU tentang keterbukaan informasi publik terutama pasal 9-16
ppid.jabarprov.go.id/assets/downloa…

Nah, setelah dicari lebih dalam dan diskusi dengan banyak temen, rupanya emang aga rumit akses informasi #APBDJABAR
RAPBD bisa dilihat di situs Bappeda
APBD yang sudah disahkan ada di situs Pemprov Jabar
Keterangan Pembelanjaan APBD yg swakelolal dan lelang ada di situs LKPP

nah ini bagan alirnya perumusan APBD
keuda.kemendagri.go.id/baganalir/inde…

Supaya datanya lebih lengkap dan luas, bisa juga akses ini djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412
data APBD, realisasi APBD dan neraca se Indonesia

btw buat yang pada ngeritwit, jangan terlalu ngotot belain elit politik, siapapun orangnya. ntar mereka udah salaman kalian masih baku hantam. lebih baik beneran didiskusikan soal partisipasi anggaran.

Rame amat, gausah mutualan napa 😎

Diskusinya diperkaya dengan framework additional financial planning sama mas @MethodologistID nih

https://twitter.com/MethodologistID/status/1190269341373087744?s=19