(Live Report) BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai Grand Design Program & kegiatan yg akan dicapai (ter-delivery) pada tahun 2019-2024. 
(2) Program yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan di antaranya;
1. Jaminan Kematian (JKM)
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pensiun (JP)
1. Jaminan Kematian (JKM)
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pensiun (JP)
(3) Program dan Kegiatan Strategis BPJS Ketenagakerjaan ada 16 diantaranya: Desa sadar jaminan sosial ketenagkerjaan, Edukasi publik, Perisai, Penerima bantuan iuran (PBI), Kampanye perlindungan pekerja rentan (GN Lingkaran)....
..... Bekerjasama dengan e-commerce, Perlindungan PMI, Pengembangan insannova, SDM long-term care, layanan syariah & JKK-JKM, meningkatkan IT maturity, E-PLKK, Service communication, dan Vokasi
(4) Tanggapan sementara komisi IX; Bagaimana pengelolaan dana @BPJSTKinfo? Perlunya unit khusus dalam mengelola dana CSR. Perlunya koperasi di serikat serikat buruh dan diberikan akses permodalan.
(5) Perlunya penjelasan PBI, kualifikasi untuk tenaga kerja miskin dan kurang mampu. Model pengelolaannya nanti bagaimana. Penurunan imbal investasi
(6) Perlu data perusahaan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Perlu transparansi pengelolaan keuangan atau dana @BPJSTKinfo. Perlu detail penjelasan soal harmonisasi regulasi. Target capaian kepesertaan yang kurang maksimal.
(7) Tahun lalu ketika saya menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI, RDP Komisi II pada 9 Januari 2019 dengan Dirjen Dukcapil, Dirjen Polpum, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI disepakati bahwa; Komisi II DPR RI guna memenuhi perintah UU meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI.......
.... agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran membayar BPJS Ketenagakerjaan pada penyelenggara pemilu di tingkat daerah dan badab ad hoc. Ketika itu terdapat 532 orang meninggal dunia, dan yang sakit sebanyak 3.788 orang.......
..... Saya menanyakan apakah semua sudah dipastikan mendapat santunan? Apabila belum seluruhnya mendapatkan santunan, berapa jumlah pasti yang sudah dan belum mendapatkan santunan?, serta berapa besar jumlah santunan yang diterima?.
Tanggapan BPJS Ketenagakerjaan: "Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggara Pemilu di tingkat Daerah, namun masih terkendala belum adanya anggaran untuk itu"
