Tidak, Veronica Koman tidak akan pernah memberi definisi "batas-batas sah wewenang TNI/Polri".
Tujuan Vero adalah membuat TNI/Polri menjadi pihak yang dimusuhi publik, dengan cara menjadikan semua tindakan mereka terlihat sebagai "penyalahgunaan wewenang". Itulah Jalan Ninjanya.
Tujuan Vero adalah membuat TNI/Polri menjadi pihak yang dimusuhi publik, dengan cara menjadikan semua tindakan mereka terlihat sebagai "penyalahgunaan wewenang". Itulah Jalan Ninjanya.
Intisari dari seluruh agenda Vero adalah: "Bagaimana cara membuat tindakan TNI/Polri terlihat salah dan tidak sah?"
Jika dia mendefinisikan "batas-batas sah wewenang TNI/Polri", maka dia mengakui bahwa "ada tindakan TNI/Polri yang benar dan sah". Itu melanggar agendanya sendiri.
Jika dia mendefinisikan "batas-batas sah wewenang TNI/Polri", maka dia mengakui bahwa "ada tindakan TNI/Polri yang benar dan sah". Itu melanggar agendanya sendiri.
Bagi penganut paham anti-Negara atau anti-Pihak-Berwenang, "Hukum dibuat oleh para elite demi menindas rakyat. Saya tidak menandatangani Aturan itu. Bukan itu Aturan yang saya mau."
Yang lebih adil adalah menanyakan langsung ke dia tentang "batas kewenangan sah" Pihak-Berwenang.
Yang lebih adil adalah menanyakan langsung ke dia tentang "batas kewenangan sah" Pihak-Berwenang.
Ini premis dasarnya: "Jika A tahu bahwa B lebih-dahulu hendak menyerang A, maka A punya hak untuk menyerang B."
Dari prinsip itulah diturunkan:
- Polemologi
- Konsep Jus-in-Bello
- Konvensi Jenewa
- Hukum Humaniter Internasional
- Konsep "Noodweer" (Pembelaan Darurat) dalam KUHP
Dari prinsip itulah diturunkan:
- Polemologi
- Konsep Jus-in-Bello
- Konvensi Jenewa
- Hukum Humaniter Internasional
- Konsep "Noodweer" (Pembelaan Darurat) dalam KUHP
Ini premis selanjutnya: "Jika A menyerang B atas dasar pembelaan diri, serangan dari A tidak boleh melebihi batas wajar."
Dari prinsip itulah, diturunkan:
- "Noodweer Exces"
- Perjanjian non-proliferasi senjata pemusnah massal (biologi, kimia, nuklir)
- Escalation of Force (EOF)
Dari prinsip itulah, diturunkan:
- "Noodweer Exces"
- Perjanjian non-proliferasi senjata pemusnah massal (biologi, kimia, nuklir)
- Escalation of Force (EOF)
Ini premis ketiga: "Jika B melepas senjata atau berhenti menyerang, A tidak boleh tetap menyerangnya."
Dari sinilah lahir konsep "dilarang menembak saat musuh menyerah", "gencatan senjata", dan "bendera putih". Lambang damai (☮) berasal dari akronim "Perlucutan-Senjata Nuklir".
Dari sinilah lahir konsep "dilarang menembak saat musuh menyerah", "gencatan senjata", dan "bendera putih". Lambang damai (☮) berasal dari akronim "Perlucutan-Senjata Nuklir".
Dalam sebuah "pertikaian beradab", ketiga prinsip tersebut harus ada. Baik dalam tawuran SMA, perang antar-suku, maupun konflik internasional.
Nama akan berbeda di tiap tempat, "batas-batas istilah" akan berbeda di tiap masa; namun, prinsip dasar "pertikaian beradab" tetap sama.
Nama akan berbeda di tiap tempat, "batas-batas istilah" akan berbeda di tiap masa; namun, prinsip dasar "pertikaian beradab" tetap sama.
(to be continued, later on this weekend)
