Sebenarnya males comment soal normalisasi vs naturalisasi. Tapi karena sering dimintain oleh beberapa teman, mungkin ada baiknya saya sedikit sharing soal normalisasi vs naturalisasi ini. Kebetulan circa 2011-2012 saya sempat jadi narasumber di sudin tata air, PU DKI Jakarta.
Penyebab banjir di Jakarta memang cukup kompleks. Kombinasi dari akibat air hujan di daerah catchment di hulu, hujan di daerah sub catchment di wil. Jakarta, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) yg skrng sudah mengakibatkan bbrp wilayah berada di bawah permukaan laut
Tapi, menyalahkan banjir di Jakarta karena daerah hulu jg tidak tepat. Ini contoh simulasi yg pernah saya lakukan untuk daerah Cengkareng Drain. Input model adalah curah hujan setempat, Utk hujan dikawasan ini saja sdh membuat sebagian kawasan didaerah ini tergenang.
Artinya, jika tidak ada penanganan sama sekali, Jakarta pasti akan banjir. Meskipun hanya dari hujan yg turun dikawasan Jakarta saja. Keadaan ini tentu saja akan diperparah jika hujan turun secara merata dikawasan hulu Jakarta (kawasan Bopunjur). Shg mau tdk mau harus ditangani
Saat ini kita sering mendengar kata2 normalisasi dan naturalisasi. Normalisasi adalah menambah penampang hidrolika sungai. Sederhananya adalah dengan mengeruk sungai2 yg melewati Jakarta. Totalnya ada 13 sungai. Sehingga Sungai2 di Jakarta bisa menjadi long storage.
Ide normalisasi sebenarnya bukan dari era Gubernur Ahok, tapi jauh sebelumnya sudah banyak studi2 mengenai pengendalian Banjir Jakarta. Usulan dari studi2 tsb pada waktu itu adalah melakukan normalisasi sungai. Caranya? dgn memperdalam 13 sungai tersebut
Berikut hasil simulasi pada sungai2 diwilayah cengkareng drain setelah dilakukan pengerukan sedalam 2m. Bisa dilihat kalau daerah banjir berkurang secara significant.
Lalu bagaimana dengan Naturalisasi? terus terang sebenarnya saya ga paham apa yg di maksud oleh pak Gubernur @aniesbaswedan sebagai naturalisasi. Tapi kalau merujuk dari naturalisasi yg dijelaskan, yaitu memanfaatkan sempadan sungai sebagai kolam retensi sementara.
Mungkin maskudnya adalah seperti rencana flood alleviation di Oxford ini. Dari peta ini bisa dilihat, garis biru adalah sungai ketika kondisi normal, sementara bagian kuning adalah daerah yang akan tergenang ketika banjir (stage 2). Kemudian garismerah adalah batasan stage 3 
Nah permasalahannya skrng apakah mungkin rencana seperti ini diterapkan di Jakarta? kalau menurut pendapat saya sulit meskipun masih mungkin. Kenapa? Karena Jakarta sudah sangat padat. Sehingga sulit untuk mendapatkan lahan yg cukup yg bisa digunakan sebagai daerah tampungan.
Seperti yg kita ketahui, dikiri dan kanan kali-kali di Jakarta kebanyakan adalah pemukiman ataupun perkantoran. Untuk melakukan naturalisasi diperlukan pembebasan lahan besar2an. Nah, utk mengevaluasi apakah program naturalisasi ini benar2 ada atau tidak, sebenarnya mudah
Kita bisa lihat dari usaha pembebasan lahan di daerah sempadan sungai di DKI. Apakah sudah ada usaha seperti itu oleh Pemprov? jika ada, sudah berapa persen realisasinya? Berapa anggaran yg sudah digelontorkan untuk rencana naturalisasi tsb?
Jk naturalisasi ini benar2 dilaksanakan, tentunya kita akan melihat beberapa lokasi yg dibebaskan sudah dialih fungsikan sbg daerah sempadan sungai. Sementara, kita lihat bbrp tahun terakhir, post anggaran pengendalian banjir di APBD terus berkurang.
Sependek pengetahuan saya, konsep pengendalian banjir dgn naturalisasi ini tdk direkomendasikan utk daerah2 dgn penduduk padat. Karena pembebasan lahan akan sangat sulit sekali. Ditambah pak Anies sdh menyatakan tdk akan melakukan penggusuran. Lalu bagaimana membebaskan lahan?
Pada akhirnya, jika memang naturalisasi yg dipilih oleh Pemprov DKI, harusnya anggaran utk pengendalian banjir di post APBD tdk semakin rendah, tapi semakin meningkat. Karena tanah di Jakarta sangat mahal per meternya. Kecuali kalau mau gusur paksa pemukim dikawasan bantaran kali
