Selamat siang. Saya akan membahas tentang BLU (Badan Layanan Umum) #BLU yang selama ini manfaatnya banyak kita rasakan tapi kehadirannya sering terlupakan. Biar makin kenal dan sayang, kita elaborasi yuk apa itu BLU, tanggung jawab dan kiprahnya. #thread#utas
1. BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. #BLU
2. Langkah nyata ditunjukkan oleh Pemerintah melalui simplikasi dan penyempurnaan regulasi BLU yakni Pencabutan 15 PMK yang berisi 84 BAB dengan 360 Pasal, menjadi 1 PMK saja (PMK Nomor 129/PMK.05/2020) yang terdiri dari 7 BAB dengan 319 Pasal.
3.Selama masa pandemi, BLU mempunyai peranan yg penting, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Melalui kemampuan menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel dgn menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas membuat BLU mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dgn cepat.
4. Di 2020, kontribusi BLU sektor kesehatan antara lain: RSU BLU telah merawat 34 juta pasien, RS BLU/BLUD yang jumlahnya hanya 38,7% dari total RS namun telah melayani 58,6% pasien yg berasal dari seluruh RS di Indonesia, dan 75 RS BLU menjadi rujukan penanganan pasien covid-19.
5.Sementara di sektor pendidikan, BLU seperti universitas, politeknik, institut, dll memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dg baik di tengah sejumlah pembatasan aktivitas. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas SDM Indonesia agar tetap unggul dan berdaya saing.
6. Dalam hal penyediaan akses pendidikan, BLU memiliki peran penting seperti mendidik 1,52 juta mahasiswa formal dan 95 rb mahasiswa/taruna vokasi,mendidik 246 rb peserta diklat besertifikasi,memberikan 108 rb beasiswa utk masyarakat tdk mampu,dan memberikan 25.326 beasiswa LPDP.
7. Di aras lain, dalam hal produktivitas penelitian, HaKI, dan kegiatan pengabdian masyarakat, BLU telah menghasilkan 30.629 penelitian, 5.768 HaKI, dan melakukan 8.607 kegiatan pengabdian masyarakat. #BLU#BLUDukungEkonomiBangkit#BLUuntukIndonesia#SinergiBLU
8. BLU bersinergi untuk memberikan layanan publik terbaik yang affordable, available, dan sustainable dalam mendukung social safety net dan pembangunan infrastruktur dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Wujud #BLUDukungEkonomiBangkit
9. Di bidang infrastruktur sendiri di thn 2020, BLU ikut berperan bagi tersedianya infrastruktur telekomunikasi dan informasi di daerah 3T dan perbatasan. BLU membangun jaringan internet cepat Palapa Ring sepanjang 12.229 km dgn menghubungkan 57 kabupaten di daerah 3T.
10. Prinsipnya BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.Namun demikian,BLU dapat memungut biaya dr masyarakat sbg imbalan atas barang/jasa layanan yg diberikan. Imbalan tsb ditetapkan dlm bentuk tarif yg disusun atas dasar perhitungan biaya tertentu.
11. Sebenarnya cukup banyak lembaga mentereng berperan sbg BLU, tapi banyak orang yg belum mengetahui. Di bidang kesehatan ada RS Umum Pusat Kariadi Semarang, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan RSUP-RSUP maupun RS spesialis lain di berbagai kota besar di Indonesia. #BLU
12. Sedangkan, di bidang pendidikan ada Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Terbuka. Keren kan?
13. Di samping orientasi utamanya dlm pelayanan publik, BLU juga ditujukan agar berkontribusi pd PDB dan PNBP. Tingkat rata-rata pertumbuhan PNBP BLU pada 2016-2020 sebesar 16,41% per tahun. Realisasi PNBP BLU 2020 meningkat Rp19,99 T dibanding tahun 2019 atau 40,24% secara yoy.
14. Jika mencermati peran dan kontribusi BLU, maka sinergi antar BLU sangat penting diwujudkan dalam bentuk sharing ekonomi yang efisien. Hal ini perlu dilakukan sebagai respon terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi. #BLUDukungEkonomiBangkit#SinergiBLU
15. Lalu bagaimana pengawasan #BLU? Dalam pengelolaannya, BLU diawasi oleh Dewan Pengawas sebagai wakil dari Kementerian Keuangan dan instansi terkait, juga diaudit oleh BPK sehingga aware pada risiko, memiliki tata kelola yg baik, dan mendorong BLU makin baik. Terima kasih.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Gerimis di Minggu pagi. Hujan Imlek yang tertunda. Barangkali bermakna: kerja keras dahulu, rejeki mengalir kemudian. Saya ingin berbagi pengalaman remeh temeh mencintai #filsafat. Perjalanan pribadi yg mungkin tak penting, tapi amat bermakna buat saya.
Sebuah #utas
1. Saya lahir di sebuah dusun kecil di Gunungkidul. Serba sederhana tapi beruntung lantaran perjumpaan dg bbrp rohaniwan yg membuat saya kagum. Baik kepintaran maupun pelayanan mereka. Masa remaja sy dibentuk oleh Tempo dan Kompas.
2. Di kampung, yg tak ada bacaan dan tiada budaya baca, kami berjuang utk pintar hanya mengandalkan bus perpustakaan keliling yg datang 2 minggu sekali. Saya berhutang banyak pada bapak pustakawan yg setia melayani kami bertahun-tahun dg ikhlas dan tulus.
Kita ngobrol soal PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ya bukan PPn (Pajak Penjualan). Ntar nyambung ke #pulsa. Pajak ini sdh ada sejak 31 Desember 1983 dan berlaku 1 Juli 1984, melalui UU No 8 Tahun 1983. Ditandatangani Presiden Soeharto & menandai reformasi pajak di Indonesia. #PPN
Lho ternyata #PPN bukan barang baru ya? Jelas bukan. Bahkan usianya sudah 36 tahun dan mengalami berbagai perubahan. Tahun 1983 menandai era baru perpajakan dg berubahnya official assessment ke self assessment (swalapor). Ciri demokratis pajak menguat dan ini sangat penting.
Paket Reformasi Pajak 1983 melahirkan UU 6 Tahun 1983 (UU KUP), UU 7 Tahun 1983 (UU PPh), UU 8 Tahun 1983 (UU PPN), dan UU 12 Tahun 1985 (UU PBB). Sejak 1984, sistem dan praktik perpajakan Indonesia berubah signifikan. Reformasi melibatkan para ahli dr AS dan Belanda.
Selamat siang. Sesuai yg saya sampaikan bbrp hari lalu, saya ingin berbagi informasi ttg SiLPA dan pembiayaan, lalu bagaimana kaitan dg utang kita. Mohon maaf karena ada agenda lain, baru sempat siang ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat #SiLPA#utas
1. Pada tahap perencanaan, SiLPA harus sama dg "nol". Artinya defisit yang terjadi = pembiayaan anggaran. Dalam realisasinya bisa saja muncul SiLPA atau SiKPA. SiLPA terjadi apabila pembiayaan anggaran > defisitnya, sedangkan SiKPA sebaliknya, defisit > pembiayaan anggaran.
2. Ada 2 kemungkinan SiLPA terjadi, a) Realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi daripada realisasi belanja negara, yang disebabkan kondisi perekonomian yang semakin membaik. b) Realisasi pembiayaan lebih tinggi daripada realisasi defisit. #SiLPA#APBN
Jumat sore, ditemani langit Jakarta yang mendung, saya ingin berbagi ttg anggaran vaksin. Dulu pemerintah diminta menggratiskan vaksin karena barang publik. Presiden @jokowi mengabulkannya. Pemerintah memastikan #vaksinasi gratis utk semua. Lalu bagaimana anggarannya? #utas
1. Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan prioritas penangangan #COVID19 . Pemerintah ingin benar-benar hadir untuk menyelamatkan nyawa dan ekonomi masyarakat. Ibu pertiwi tak boleh dibiarkan sakit dan menangis. Maka #VaksinasiNasional menjadi salah satu kunci.
2. Langkah utama yang dilakukan adalah penghematan belanja K/L melalui perubahan fokus dan alokasi belanja negara (refocusing and reallocating). Belanja barang dan belanja modal akan dihemat, khususnya belanja non-operasional yang tidak mendesak. #vaksinasi#APBN2021
Menemani makan dan istirahat siang, saya ingin memberi update ttg capaian APBN 2020 dan visi APBN 2021. Semoga nggak bosen ya? Pemerintah saja masih setia menggelontorkan stimulus dan insentif kok..... #utas#APBN2020#APBN2021
1. Bagaimana #APBN merespons kondisi darurat di masa pandemi? Terdapat 3 pendekatan: (i) extraordinary policy (penyelamatan & mitigasi dampak), (ii) reopening policy, (iii) recovery dan reformasi. Kita memang masih berjuang di fase reopening dan recovery.
2. Extraordinary policy => berikan berbagai stimulus yang diprioritaskan utk mendukung sektor kesehatan, melindungi daya tahan masyarakat miskin & rentan, serta mendukung dunia usaha & UMKM agar terhindar dari pemburukan yg semakin dalam. #APBN2020 bergerak dinamis & responsif.
Baiklah, kita jelaskan ke kak @elisa_jkt demi pemahaman publik yang benar. Kak Elisa terkesan heroik belain Pemda, tapi rawan membenturkan sentimen Pusat vs Daerah di masa pandemi. Beliau gagal membedakan Daerah dan Pemerintah Daerah, & kaitannya dg bencana nasional.
1. Kita sepakat covid-19 adalah bencana nasional, artinya penanganannya harus di level nasional, apalagi dampak & cakupan sangat luas dg penyebaran yg masif. Maka diterbitkan Perppu 1/2020 (ditetapkan jadi UU 2/2020), sbg landasan hukum penanganan dampak pandemi. @elisa_jkt
2. Perppu 1/2020 sdh sering saya bahas. Intinya ingin mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi sekaligus. Ada kelonggaran anggaran dg pelebaran ruang defisit, perluasan opsi pembiayaan, refocusing dan realokasi APBN/D, dan kebijakan stabilitas sektor keuangan.