Pembuatan APBD DKI itu adlh proses bagi2 deviden atas perjuangan panjang kriminalisasi Ahok, larangan mensholatkan jenazah, hingga demo berjilid2. Semua itu bukannya tanpa harga. Dan proses bagi2 itu melibatkan Gubernur dan anggota DPRD.
Masih ingat "Pemahaman nenek lu" Ahok?
Masih ingat "Pemahaman nenek lu" Ahok?
Belajar dari kalimat "Gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi!" dari Ahok itu seharusnya kita sadar bahwa proses korupsi berawal dari pembahasan APBD. Dan itu hanya bisa terjadi jika ada kongkalikong antara Gubernur dan DPRD (parpol).
Seperti yg kami bilang tadi bahwa APBD adalah pesta bagi2 deviden. Banyak mata anggaran merupakan titipan anggota DPR atau parpol tertentu. Itulah yg membuat Ahok muak sekali, namun itu pulalah yg membuat Ahok jatuh. Bukan krn penistaan agama sebagaimana yg ramai dipermasalahkan
"It takes two to tango". Jadi, silakan kritik keras Anies Baswedan namun jangan lupa kritik pula para 'pengijon' dibalik profil APBD tersebut.
Di era Ahok mereka mati kutu sedangkan di era Anies mereka panen. Para 'pengijon APBD' itulah sumber masalah sesungguhnya
Di era Ahok mereka mati kutu sedangkan di era Anies mereka panen. Para 'pengijon APBD' itulah sumber masalah sesungguhnya
Dan jangan salah, diantara parpol2 yg terlibat dan menyetujui APBD DKI itu terdapat parpol2 pendukung Ahok juga. Sebab "dalam korupsi mereka adalah saudara seiman".
Persoalan kita saat ini adalah para 'Pengijon APBN/APBD' yg bernama oligarki Parpol. Ahok dan Anies datang dan pergi, tapi para pengijon itu akan bertahan menghisap darah rakyat. Pemimpin yg mau bekerjasama akan tenang sedangkan yg menolak bekerjasama akan digoyang terus
Saat itu semua kompak menggoyang Ahok. Sebab "dalam korupsi kita basudara".
m.medcom.id/nasional/metro…
m.medcom.id/nasional/metro…
Poinnya, dalam kasus APBD DKI itu yg perlu kalian kritik adalah Anies Baswedan dan parpol2 di DPRD DKI yg ikut merancangnya. Bukan malah nyinyirin KPK yg tidak dilibatkan sama sekali dalam prosesnya!
Dari pada nyinyirin KPK karena urusan APBD DKI, lebih baik ikut dorong Perppu agar KPK dilibatkan dalam setiap pembahasan anggaran, dan APBD baru sah jika ada persetujuan KPK.
Itu jika kalian serius ingin memperkuat fungsi pencegahan KPK.
Itu jika kalian serius ingin memperkuat fungsi pencegahan KPK.
