Thread by @PartaiSocmed

Ini contoh menyikapi perkembangan zaman dengan konsep masa lalu. Emangnya bisnis di internet itu cuma jualan barang saja? Bagaimana dgn yg jualan opini? Apakah pedagang online saja yg perlu punya izin sedangkan buzzer bebas di area abu2?

cnbcindonesia.com/news/201912090…

Hati2, kebijakan ini bisa berdampak pada penurunan trend bisnis online di kalangan masyarakat yg sekarang berkembang dgn suburnya.
Jika tujuannya untuk mengejar pajak maka bukan begini caranya! Cukup ambil dari perusahaan aplikasi jualan online saja..

Jika jualan online harus berizin seperti ini maka banyak pedagang online yg kecil2 itu akan mundur. Padahal mereka sangat berperan dalam perputaran ekonomi real dan mengurangi pengangguran.

Bukan cuma sekali ini pemerintah Jokowi bikin kebijakan untuk meningkatkan pendapatan pajak tapi hasilnya tak tepat sasaran dan mengorbankan rakyat kecil.
Contohnya adalah kebijakan TAX AMNESTY.

Masih ingat kata2 @jokowi tahun 2016 lalu yg bilang ada uang Rp 11 triliun tersimpan di luar negeri ini? Atas dasar omongan Presiden inilah lalu dibuat program tax amnesty dengan tujuan agar pemilik uang menarik uangnya kembali ke Indonesia.

Tapi apa yg terjadi? Alih2 dana di LN masuk kembali ke Indonesia, para yg terlibat Panama Papers saja tidak tersentuh sama sekali. Contohnya, Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Karena upaya menarik dana orang2 Indonesia di LN gatot maka akhirnya target tax amnesty diarahkan ke UKM dan UMKM milik rakyat kecil. Semua diwajibkan ikut tax amnesty. Yg tidak ikut karena merasa sudah rajin bayar pajak akan diteror dgn surat pemeriksaan pajak dari kantor pajak

Jujur saja kami salah satu korbannya. Tiba2 tanpa angin tanpa hujan dapat surat pemeriksaan pajak. Setelah ngamuk2 ke kantor pajak baru petugasnya mengatakan bahwa tujuannya agar ikut tax amnesty. Akhirnya yg dilaporkan adalah kulkas, TV, AC, dll. Yg penting ikut TA.

Belakangan dalam debat pilpres 2019 @jokowi malah ngeles tentang dana 11 triliun yg di sampaikan oleh Prabowo.
Botolnya lagi Prabowo saat itu tidak bilang, "Kan Anda sendiri yg ngomong pak Presiden!"

Jadi pemerintah @jokowi ini sering bikin kebijakan yg tidak didasari oleh data yg akurat. Tapi krn sudah terlanjur jadi kebijakan maka lagi-lagi rakyat kecil yg dikorbankan.

Demikian pula dgn rencana penjual online wajib punya izin. Apakah sudah benar2 dipikirkan dampaknya?

Sekarang ini banyak orang buka toko online sekedar untuk jual barang bekasnya yg tidak terpakai lagi. Apa seperti itu perlu izin? Ada juga yg buka toko online sekedar cuma jadi makelar.
Pak @jokowi jangan kejam-kejamlah pada rakyat kecil!

Jika semua harus berizin maka semangat berbisnis online akan terdegradasi. Ini yg berbahaya!
Harus diingat sekarang banyak 'pengangguran' yang berpenghasilan, ya berkat bisnis online itu! Jika mereka dipersulit apakah Pemerintah sanggup sediakan lapangan kerja bagi mereka?

Saran kami Pemerintahan @jokowi ini harus lebih berani dan tegas mengejar pajak pada yang besar2 itu, jangan seperti jagoan neon, lembek pada yg besar tapi garang pada yg kecil2. Kasian rakyat kecil pak!