Thread by @TeleskopID

Perlu diingat bahwa Indonesia itu Religious-Nation State. Apa artinya? Konsep negara kebangsaan yang banyak diilhami nilai-nilai agama, tetapi TIDAK memberlakukan hukum agama tertentu. Menjamin WN menjalankan ajaran agama masing-masing, TANPA mewajibkannya. Lanjut👇 #PermenPPKS

https://twitter.com/MardaniAliSera/status/1458057942356217858

Dengan Pancasila konsep #Indonesia ini menjadi unik. Kita tidak menjadi negara agama yang memberlakukan hukum agama seperti #Brunei, #Saudi, dan lainnya. Tetapi bukan juga negara sekuler yang tidak memfasilitasi kepentingan beragama WN-nya, seperti banyak negara #Eropa.

Konsekuensi #Pancasila sebagai dasar negara, maka ini menjadi sumber utama dari Hukum Publik yang berlaku. Hukum Publik singkatnya hukum yang mengatur hubungan negara (penguasa) dengan rakyatnya. Contohnya UU Tindak Pidana Korupsi.

#PermenPPKS

UU Tipikor kita sesuai dengan nilai-nilai agama yang memang mengilhami #Pancasila. Tetapi kita menerapkan hukum tersebut secara universal. Bukan hanya terhadap pemeluk agama tertentu, dengan cara yang dianggap sebagai hukum agama tertentu.

#PermenPPKS

Kita tidak seperti di #Saudi misalnya. Hukuman potong tangan pencuri diberlakukan hanya kepada orang yang beragama Islam. Sesuai dengan hukum formal agama yang mengatur ketentuan hukuman di sana. Selain muslim, tidak diberlakukan. Di #Iran juga seperti ini. CMIIW

#PermenPPKS

Lalu, hukum itu tidak hanya Hukum Publik tetapi juga Hukum Privat. Hukum yang mengatur individu masing-masing. Di sinilah, pemeluk agama diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing dengan sendirinya, TANPA harus diwajibkan negara lewat peraturan.

#PermenPPKS

Sebagaimana kita mau mendirikan Shalat, tak usah harus ada UU-nya untuk melaksanakan tetapi kita sudah bisa dengan sendirinya dan dilindungi UU. Begitu juga ritual agama lainnya.

Tak seperti di #Brunei, "hubungan" diwajibkan pasca menikah. Muslim melanggar, dirajam.

#PermenPPKS

Sebaliknya, #Indonesia juga memfasilitasi pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara sukarela. Misalnya, orang haji administrasinya diurus negara.

Tidak seperti beberapa negara #Eropa, yang pergi haji diurus hanya oleh pihak swasta. Layaknya wisata pada umumnya. CMIIW

#PermenPPKS

Nah jadi dalam konteks #PermenPPKS, posisi pemerintah sudah benar. Karena memang tindakan kekerasan seksual itu sudah masuk ke dalam hukum pidana yang berlaku secara universal. Lalu urusan pelaksanaan ajaran agama, sudah difasilitasi adanya KUA dsb. Tanpa diwajibkan

#PermenPPKS

Seharusnya, protes kekhawatiran "abu-abunya" soal zina di kampus itu bukan diarahkan ke #pemerintah karena BUKAN kewenangannya. Tetapi diarahkan saja kepada para kampus yang memang memiliki kewenangan mengatur ini (hukum privat). Mimin yakin juga udah dilarang.

#PermenPPKS

Jadi, itulah konsep #Indonesia sebagai Religion-Nation State yang telah mengiringi perjalanan bangsa kita selama 76 tahun. Konsep negara kesepakatan yang menjadi rumah nyaman bagi semua. Tak perlu menjadi agamais seperti #Saudi, atau sekuler seperti #Prancis. Indonesia saja🇮🇩

Boleh dijadikan bahan diskusi, atau ada koreksi. Atau mau menambahkan eksplanasi juga silakan soal Konsep Religious-Nation State ini.

#Permendikbud #permenppks

Oh ya, lupa hashtagnya. Kita di sini menyokong #PermenPPKS sebagai langkah awal lingkungan kampus yang lebih ramah perempuan. Apalagi korban terakhir kemarin adalah Anak HI UNRI. Solidaritas untuk semua penyintas.

#dukungpermendikbud30 #DukungPermenPPKS #dukungpermenPPKS30

Silakan yang ingin membaca thread ini dengan format yang lebih berbeda dan mungkin lebih baik👇

https://twitter.com/threadreaderapp/status/1458483987534557194?t=RzvsZKpUD1wM2bw0z-bP7g&s=19

Komentar ini sangat tepat. Memang konsep Religious-Nation State adalah jalan tengah dari perdebatan dua kubu besar founding fathers kita : penyokong negara agama vs negara sekuler. Dengan kebijaksanaan semua, disepakati konsep ini yang dijalankan.
👇

https://twitter.com/lovenload/status/1458567020459425795?t=E3nxURqtr4vpyo-3ipEKig&s=19

Seharusnya hal itu bisa mengilhami jalan tengah soal polemik zina di #PermenPPKS : Pemerintah mengeluarkan peraturan anti-kekerasan seksual (hukum publik), lalu pelarangan zina di lingkungan kampus aturannya dikeluarkan oleh kampus masing-masing (hukum privat).

Begini aja sih.

Dan mimin yakin, aturan anti-zina ini juga udah dikeluarkan oleh kampus masing-masing kok. Kalo ada yang belum, ya monggo ditambahkan. Sesuai dengan konsep Religious-Nation State, aturan ini akan berjalan dengan sendirinya dan dilindungi juga oleh UU.

Referensi seputar topik Religious-Nation State ini mungkin bisa dibaca dalam disertasinya Prof. Muhammad Tahir Azhari. Atau juga bisa tulisan Fred W. Riggs tentang "Prismatic Society". Bisa langsung cus googling🙏

#Permendikbud30 #permenPPKS