Thread by @Dandhy_Laksono

Dengan keributan soal kepemilikan tanah dan keadilan agraria ini, apakah sudah mulai mengerti mengapa para jenderal, terutama Angkatan Darat, memusuhi PKI?

Dan setelah musuhnya ditumpas, para jenderal dan pengusaha leluasa menguasai tanah dan hutan hingga ke generasi Prabowo dkk

Tak cukup ditumpas, ajaran komunismenya --yang salah satunya berbicara tanah sebagai faktor produksi-- diharamkan dengan TAP MPRS.

Maka ada jenderal atau pengusaha menguasai tanah jutaan hektar dianggap wajar karena "kerja keras".

50 tahun kebodohan dipelihara dan dirayakan.

Gus Dur yang berusaha mencabut Tap MPRS tentang komunisme ini diturunkan ramai-ramai oleh koalisi jenderal, politisi Orde Baru, dan jaringan oligarkinya.

Sebab, aset-aset tanah itu harus dilindungi. Dan perlindungan paling efektif adalah melarang sejak di hulu pemikirannya.

Sejak Gus Dur, pemilu atau pilpres hanya seperti arisan. Digilir oleh para oligarki yang menguasai aset-aset besar.

Tak ada yang muncul dengan gagasan baru bagaimana ekonomi seharusnya dijalankan. Hanya ada retorika anti-asing yang sebenarnya cuma untuk melindungi baron lokal.

Penguasaan tanah tak ada kaitan dengan kerja keras. Ini bukan zaman orang menguasai tanah karena secara fisik paling kuat mencangkul atau anaknya paling banyak.

Alokasi dan distribusi tanah adalah soal politik keberpihakan. Dalam perspektif ini, sertifikat gratis hanya lelucon.

Tambahan dari jurnalis Farid Gaban sebagai penutup.

Dan ini contoh bagaimana oligarki bekerja seperti arisan di mana kekuasaan digilir dan dibongkar pasang karena sebenarnya gagasannya sama.

Hanya para pendukungnya yang menjadikan ini urusan "pemimpin seiman" atau "orang baik pilih orang baik".

nasional.kompas.com/read/2019/02/2…