Thread by @TeukuDjohan

Surat Kabar Kanzul Ragha'ib fi Muntakhabatil Jawa'ib yang Memuat tentang Hubungan Kerajaan Aceh, Turky Utsmani , Inggris, Dan Belanda.
Diterbitkan di Istanbul Tuky, 1294 H/1877 M.

Surat kabar jawa'ib ini paling populer Dan berpengaruh di Dunia Islam Pada waktu itu.

A Thread

Al-Jawa’ib menyebar luas ke bagian timur dan barat Dunia, dan menjadi surat kabar paling kesohor semenjak kemunculan persuratkabaran Arab sampai dengan dewasa itu. Surat kabar ini dibaca oleh para sultan, raja, amir dan ulama di Turki, Mesir, Maroko, Aljazair, Tunis, Zanjibar.

negeri-negeri Jawi), India dan lainnya. Sultan ‘Abdul ‘Aziz dari Dinasti ‘Utmaniyyah sengaja mendukung Al-Jawa’ib untuk menyebarluaskan pemikiran Khilafah An-Nabawiyyah di kalangan umat Islam yang berada di luar batas negara Utsmaniyyah.

POIN pertama Dari Surat Kabar Ini, Mengenai letak Aceh dan para sultannya sejak awal sampai akhirnya, dan tentang keanggotaannya dalam perlindungan Daulah ‘Aliyyah (Negara Utsmaniyyah).

Bahwa Aceh merupakan pangkalan Pulau Sumatera serta pusat pemerintahannya. Keletakannya berada di bagian utara pulau.
Pulau ini sendiri memiliki ragam potensi pertambangan, aliran sungainya yang begitu banyak dan dengan deras mengalir ke laut.

Aceh dengan segala puji kepada Alla, berdiri sendiri (merdeka) dengan pemerintahannya yang Islami, turun temurun dari pendahulu ke penerusnya. Rakyatnya semua muslim dan bermazhab Syafi’i, patuh kepada Syari’ah Islam yang mulia, serta menaati segala perintah para sultan mereka.

Pada tahun 922, masa pemerintahan Sayyid Al-Mukammil Firman Syah, Aceh memperoleh kemuliaan besar dan kehormatan abadi dengan masuknya ia ke dalam perlindungan Daulah ‘Utsmaniyyah ‘Aliyyah, dan itu adalah lewat perantaraan Almarhum Sinan Pasha pada masa Almarhum Sultan Salim Khan

Aceh memperoleh dekrit Sultan Utsmaniyyah yang berisi pernyataan penerimaannya dalam perlindungan Utsmaniyyah.

Dalam tahun 1267, Sultan Aceh, Sultan ‘Alauddin Manshur Syah, telah mengirim seorang utusan ke Astanah Al-‘Aliyyah (Istanbul) untuk memperbaharui [pernyataan] perlindungan.

Dan oleh karena itu Almarhum Sultan ‘Abdul Majid Khan telah menganugerahkan sebuah dekret yang menyiratkan keanggotaan Aceh dalam negeri-negeri di bawah perlindungan Utsmaniyyah. Seraya itu, ia juga menyerahkan sebuah lencana yang bersulam manikam.

Sejak kerajaan ini masuk dalam keanggotaan negeri-negeri di bawah perlindungan Daulah Al-‘Aliyyah sampai dengan waktu ini, adalah sebuah kehormatan bagi kapal-kapal Aceh untuk mengibarkan bendera Utmaniyyah di atasnya.

Sultan-sultan yang memegang kekuasaan atas Aceh semuanya berjumlah 35 sultan, diawali Sultan Al-Ghazi Jauhan Syah, sebagaimana telah disebutkan, sampai dengan sultan yang terakhir, Sultan ‘Ala’ Mahmud Syah. Ia naik ke kursi kekuasaan pada tahun 1287.

Poin kedua: Tentang perjanjian-perjanjian yang diadakan antara para sultan Aceh dengan pihak Belanda dan Inggris, dan tentang pelanggaran Belanda terhadap perjanjian-perjanjian tersebut.

Perjanjian-perjanjian ini mulai diadakan sejak pemerintahan Sultan ‘Alauddin Mahmud Syah pada tahun 1155, pada masa kesultanan Almarhum Sultan Mushthafa Khan di Astanah ‘Aliyyah (Istanbul).Perjanjian itu melarang pihak Belanda bertindak jahat kepada siapa pun rakyat Aceh.

Serta tidak boleh menguasai apa saja yang menjadi milik pribadinya. Perjanjian tersebut juga mengharuskan kedua belah pihak menjaga hubungan baik secara berkelanjutan. Dan atas dasar itu, pihak Belanda hanya diizinkan menginjakkan kaki di Kerajaan Aceh semata-mata untuk berdagang

Demikian pula kesepakatan yang berlangsung antara Sultan ‘Alauddin Jauharul ‘Alam Syah dengan pihak Inggris pada tahun 1241. Sementara Inggris terus menjaga kesepakatan itu sampai dewasa ini.

maka lain pula halnya dengan Belanda. Kesepakatan itu hanya dituruti Belanda sampai tahun 1180, dan sejak itu mereka mulai melakukan ekspansi. Mereka menguasai beberapa negeri di Sumatera dari kedua sisi Padang, barat dan timurnya.

Kemudian pada tahun 1241, Belanda semakin semena-mena dalam melakukan ekspansi dan menguasai tanah dalam wilayah pemerintahan Aceh, yang dengan demikian mereka telah sengaja merusak perjanjian yang telah disepakati.

Pada 1288, pihak Belanda kembali meminta beberapa pulau dalam wilayah pemerintahan Aceh, serta membangun mercusuar di depan salah satu pelabuhan untuk memudahkan lalu lintas kapal-kapal mereka.

Tokoh-tokoh besar dalam pemerintahan Aceh kemudian memberi jawaban bahwa mereka adalah pengikut Daulat ‘Utsmaniyyah. “Tanpa meminta petunjuk dari sana, kami tidak dapat memberikan izin apapun kepada kalian. Sedangkan mengenai mercusuar, kami dapat membangunnya sendiri.

Belanda tidak puas dengan jawaban itu, malah mengancam Aceh dengan perang. Mereka menunjukkan permusuhan yang berkali-kali tampak dari sikap mereka. Tujuan mereka adalah untuk menguasai seluruh wilayah Kerajaan Aceh,

Sedikit demi sedikit, dan perjanjian yang mereka buat sebelumnya bukan untuk menjalin hubungan baik dan lebih merupakan tipu muslihat untuk mencapai tujuan mereka, bukan untuk berdagang.

Sumber : Mapesa, Musafir Zaman, Prof Aly Hasyimi, TWK Abdul Aziz ( Tarikh Negeri Aceh Sumatera dan Raja-rajanya).