Thread by @arfibambani

Mau tulis sedikit soal pelemahan KPK ini sebenarnya juga di saat yang sama melemahkan Jokowi. Ketika ada desakan Perppu, harusnya Jokowi ambil kesempatan itu, karena KPK yang kuat justru akan memperkuat posisinya di antara para oligarki.

Bagaimana analisisnya?

1. Perlu disadari Jokowi sudah menjelma jadi oligark itu sendiri. Dengan begitu, dia berdiri bersama oligark-oligark lain mengendalikan negara. Masing-masing oligark punya power dan kelemahan masing-masing.

Negara pun tak bisa disederhanakan satu kekuasaan. Kekuasaannya tersebar

2. Kekuasaan negara tersebar di bbrp institusi kuat. TNI. Polisi. Kejaksaan. KPK. Presiden. DPR tersebar di partai-partai. MA dan MK pasif sifatnya.

Kemudian para oligark. LBP. Mamak Banteng. SP. HP. Dan beberapa jenderal dan pimpinan partai.

3. Masuknya Prabowo ke dalam koalisi mungkin dilihat Jokowi sebagai cara menyeimbangkan posisi. Ada beberapa oligark lama yang harus tahan diri dengan masuknya Prabowo. Namun masuknya Prabowo dengan sendirinya memperlihatkan gagalnya Jokowi perkokoh kekuasaannya di periode 1.

4. Di antara beberapa institusi kekuasaan negara pun, Jokowi dipepet oleh para oligark. Polisi dekat dengan PDIP. Kejaksaan dekat dengan Nasdem. Posisi KPK yang justru lumayan independen bahkan dari Presiden sekalipun, muncul jadi posisi unik. Powerful namun relatif independen.

Di masa kepresidenan Jokowi, 23 anggota DPR, 2 menteri, dan 85 kepala daerah jadi tersangka di KPK. Semuanya adalah orang partai, mungkin hanya segelintir kepala daerah yang bukan. Yang terganggu jelas saja para oligark di sekeliling Jokowi, para bos partai.

6. Guess what? Kepala daerah dari partai apa yang terbanyak jadi tersangka KPK? Tahun 2018, inikah dia...
jabar.tribunnews.com/2018/12/20/kep…

7. Karena itu, Pelemahan KPK jadi agenda bersama partai-partai ini. Dan Jokowi, tentu tanpa rendahkan posisinya, berada di bawah tekanan ini. Sebuah survei dari litbang media ternama pun melansir publik setuju revisi UU KPK. Ini kali pertama ada hasil survei ajaib dr lembaga ini.

8. Pertemuan sejumlah tokoh masyarakat dengan Jokowi juga mengungkap ada ketidakpahaman Jokowi soal implikasi UU KPK baru ini. Bahwa ada implikasi KPK akan lumpuh setelah UU ini mulai berlaku karena ada beberapa perubahan struktural. Kalau saya sih tidak kaget soal ini hehehe...

9. Jokowi mungkin berpikir jika KPK di bawah eksekutif dan Dewan Pengawas dipilih dia, kekuasaannya makin besar. Sayangnya ada beberapa perubahan lain yang potensial membuat efektivitas KPK berkurang, misal posisi penyidik dan penuntutan yang harus berkoordinasi dgn lembaga lain.

10. Apalagi setelah terpilihnya Jenderal Firli sbg komisioner baru, posisi polisi semakin menguat. Dan sementara ini, tentu oligark yang dekat dengan polisi yang akan leluasa. Tentu paham kan oligark yang mana.

11. Perppu mungkin diperlukan untuk me-reinstate beberapa kekuasaan KPK sebelumnya agar kewenangannya tetap efektif dalam menyikat korupsi. Mungkin bagian Dewan Pengawas dipertahankan. Namun soal kewenangan penuntutan KPK, perlu ditegaskan lagi.

12. Kekuasaan KPK yang efektif akan membuat para oligark tetap jeri. Setidak-tidaknya mereka tak leluasa menggarong duit negara. Jokowi secara jangka pendek dan panjang akan sangat diuntungkan.

13. Ada istilah Jawa untuk ini. Nabok silih tangan. Memukul pakai tangan orang lain. Mungkin Jokowi bisa 'pakai' polisi untuk nabok, tapi sayangnya bukan dia seorang yang punya kepanjangan tangan di sana. Sementara KPK adalah penabok yang kuat dan kini dilemahkan.

14. Sore sudah datang. Para oligarki mungkin sudah bersulang kemenangan. Kita tak tahu bagaimana kabar agenda-agenda Jokowi 5 tahun ke depan. Jika mau perkuat posisinya, posisi Kapolri dan Jaksa Agung harus matang pilihannya, jangan yang mudah disetir bos partai.