Thread by @EvanLaksmana

Banyak yg ribut soal pernyataan Menhan terkait #sishankamrata, "Apakah masih relevan doktrin tersebut di era perang abad 21??".

Memang sishankamrata ada dalam UUD dan sudah menjadi landasan strategi hankam 🇮🇩sejak dulu.

Persoalannya bukan sesuai atau tidak.

Tapi bagaimana implementasi dan “terjemahan” praktisnya. Spt politik luar negeri bebas aktif, sishanmkarata lbh dekat ke landasan filosofis dan logika pertahanan (baca: analogi "logic vs grammar" Clausewitz). Ia bukan kebijakan praktis han atau strategi militer.

Sbg falsafah bhw "semua komponen bangsa negara terlibat dalam pertahanan", sishanmkarata secara konseptual tidak scr inheren "bermasalah" and tidak unik 🇮🇩. Banyak negara "maju" (eg 🇸🇬🇨🇳) juga pada dasarnya juga memakai landasan "sishankamrata" (versi mereka).

Tapi, pertanyaan pentingnya:

1) Sejarah. Dulu, salah satu “turunan” sishankamrata adlh dwi-fungsi, yg di era Orba yang dipakai untuk melibatkan ABRI dalam semua kegiatan poleksosbudekon. Bgmn skrg menerjemahkan sishankamrata tanpa membuka pintu "militerisasi" negara dan masy?

Pertanyaan ini penting krn tanpa ada rencana & kebijakan jelas dr Kemenhan & Mabes, akan selalu muncul pertanyaan dan kritik dr masyarakat. Era pertahanan masa kini butuh "dukungan semesta" juga, bukan secret decision by fiat. Sejarah tetap membayangi kita semua.

2. Apa turunan atau re-interpretasi sishankamrata yang bisa mendorong transformasi pertahanan TNI menjadi kekuatan profesional dan modern abad 21? Apakah MEF tetap menjadi acuan?

3. Banyak landasan konseptual operasi & taktik militer (sebagai bagian sishankamrata) merupakan warisan Jepang dan perang revolusi 45-49. Bagaimana kita memformulasikan doktrin2 dan operasi2 militer baru dan modern yang tidak lagi berdasar asumsi2 dari 60 tahun lalu?

Thn 2010 sy smpt mulai berpikir soal re-interpretasi sishankamrata (butuh update lage) static1.squarespace.com/static/57e3c9e… (PDF).

Ada jg tantangan2 implementasi sishankamrata lain yg perlu dikaji, mis: heinonline.org/HOL/LandingPag…

Sekarang, UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara jg bth diterjemahkan lebih lanjut dan dipikirkan kaitannya dgn MEF, valdas TNI, anggaran, offset, dan pemindahan ibukota. Blm lage bicara revisi UU TNI dan perubahan lingk strategis Indo-Pasifik.

Perubahan fundamental lingkungan strategis membutuhkan kaji ulang asumsi2 dasar yang dipakai untuk "menerjemahkan" sishankamrata. Jangan sampai proses transformasi pertahanan malah mundur ke abad 20.
Tantangan kebijakan pertahanan riil tidak bisa dijawab dgn falsafah semata2.