1. Bismillah, Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Terakhir kita mendengar pak jokowi memberi target utk menyelesaikan Omnibus Law ini dlm 100 hari. Izin saya ingin memberi sedikit catatan. #KritikOmnibusLaw
2. Setidaknya ada 2 peluang kegaduhan terkait ini. Pertama, pengertian Omnibus Law & konten nya. Utk pengertian, sampai saat ini msh ada 2 mazhab. Pasal2 yg bertentangan dlm beberapa UU disatukan dlm 1 omnibus law tanpa menghapus seluruh pasal2 pada UU induk. #KritikOmnibusLaw
3. Sementara mazhab kedua, semua UU induk disatukan dlm 1 Omnibus Law. Disini PKS berpendapat mazhab pertama krn tetap mempertahankan UU induk masing2. Sementara pemerintah cenderung ingin menghapus UU induk & menggantinya dgn 1 UU Omnibus Law. #KritikOmnibusLaw
4. Kedua, terkait konten. Apakah Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja sdh sesuai dgn nama nya? Rasanya blm krn ada kecenderungan meminggirkan hak2 pekerja, sedangkan hak2 pemodal dikedepankan. Atas nama investasi semua seakan dimudahkan. #KritikOmnibusLaw
5. Pemerintah harus mulai melibatkan semua pihak, tdk hanya investor. Kepentingan buruh & daerah perlu diakomodir. Lalu saya melihat tren pembahasan terkesan tertutup, tdk melalui pengujian akademis. #KritikOmnibusLaw
6. Terakhir, periode 2014-2019, F-PKS menginisasi pembentukan RUU Kewirausahaan yg fokus pd upaya menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha didukung dari aspek kurikulum, pelatihan skill, bantuan modal, pengembangan usaha berbasis teknologi & jaringan usaha. #KritikOmnibusLaw
7. Jika memang sasaran pemerintah dlm Omnibus Law menciptakan lapangan kerja & pemberdayaan UMKM, maka cukup mendukung RUU Kewirausahaan yg blm terselesaikan ini tanpa perlu repot membuat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. #KritikOmnibusLaw
