Malam Minggu, kita ngobrolin Papua, yuk... Sambil nungguin dua negara kolonialis tanding bola, kita omong2 soal hak kemerdekaan dan HAM di Papua... Siapa mau ikut?
Yg pertama mau aku bahas adalah slogan yg makin sering muncul belakangan ini: "Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa (kecuali Papua)". Slogan ini KELIRU. Bahkan KELIRU BESAR. Tdk semua aspirasi kemerdekaan bisa direstui.
Catalonia, Kurdi-Irak, French-speaking Canada, mrka bahkan sudah referendum untuk menentukan bahwa rakyatnya ingin merdeka; tapi tak bisa. Tidak ada yg akui. Negara Islam Irak-Suriah malah sudah berdiri, tapi diserbu dan dihancurkan.
Ahli filsafat dan tata negara sdh debat jungkir-balik soal hak kedaulatan ini. Pd akhirnya hanya dua kondisi yg harus ada utk bs merdeka: penguasaan penuh (full control) atas teritori, ATAU pengakuan dunia.
Sayangnya, makin ke sini, syarat "kendali penuh atas teritori" itu makin tdk berarti, krn adanya kekuatan militer global. Memaksakan pernyataan merdeka/berdiri sbg negara berdaulat beresiko diserbu. Contohnya ya ISIS itu.
Praktis, Jaman Now, apakah satu kelompok memiliki hak untuk menuntut kemerdekaan akan ditentukan oleh kesepakatan global. Nah, sejak berdirinya PBB, lembaga inilah yg menentukan smua proses terkait hak menentukan nasib sendiri.
Badan PBB yg bwenang mengatur hak menentukan nasib sendiri adalah UN Special Committee on Decolonization; lengkapnya: Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.
Jadi, apakah satu "bangsa" memiliki hak menentukan nasib sendiri akan ditentukan oleh apakah teritori dari bangsa bersangkutan masuk dalam daftar yg disebut List of Trust and Non-Self-Governing Territories. Indonesia pernah masuk daftar ini.
Silakan lihat sendiri di sini: un.org/en/decolonizat…
Di situ disebut Dutch East Indies diiubah statusnya dari negeri koloni/jajahan jd negeri merdeka di tahun 1949. Jd, di mata dunia, Indonesia baru merdeka thn 1949. Kita cuek aja, tetep 17 Agustus tahun 45.
Di situ disebut Dutch East Indies diiubah statusnya dari negeri koloni/jajahan jd negeri merdeka di tahun 1949. Jd, di mata dunia, Indonesia baru merdeka thn 1949. Kita cuek aja, tetep 17 Agustus tahun 45.
Yg penting di situ adalah: pengakuan kemerdekaan itu diberikan pada Dutch East Indies. Jadi: seluruh Hindia Timur yg merupakan jajahan Belanda, diberikan pada Indonesia.
Ada komplikasi di sini; aku akan kembali ke tema ini di belakang. Yg jelas: Hindia Timur = Indonesia.
Ada komplikasi di sini; aku akan kembali ke tema ini di belakang. Yg jelas: Hindia Timur = Indonesia.
Sebelum aku lanjutkan ke komplikasi soal Papua Barat (yg skrg adalah propinsi Papua dan Papua Barat), kita tegaskan dulu ya: "Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, kecuali yg tdk tercantum dlm List of Non-Self Governing Territories."
Ini point pertama, tentu bisa diperdebatkan. Aturan debatnya spt biasa ya: tidak ada serangan pribadi. Dua kartu kuning = kartu merah.
Jadi, kenapa ada komplikasi soal Papua? Jawaban pendeknya gini: krn Belanda tak akui kemerdekaan Indonesia. Jawaban panjangnya gini: Krn Belanda tak akui kemerdekaan Indonesia. Jahaahahahaha...
Sejak Proklamasi Kemerdekaan Agustus 1945, sebenarnya pemuda2 Papua sudah turut berjuang utk bergabung dengan Indonesia. Tahun 1947 ada dua insiden pengibaran Merah Putih, di Hollandia (skrg Jayapura) dan di Biak.
Di Hollandia, Merah Putih dikibarkan oleh Silas Papare, pendiri Partai Kemerdekaan Indonesia Irian; dan di Biak oleh Frans Kaseipo, pendiri Partai Indonesia Merdeka. Aspirasi paling awal utk merdeka di Papua bermakna: gabung dgn Indonesia.
Belanda, yg tdk akui kemerdekaan Indonesia, berusaha rebut lagi negeri jajahannya; dan krn tidak mampu, lantas ganti siasat dgn terus2an brusaha memangkas wilayah Republik Indonesia via perjanjian Linggajati dan Renville.
Baik dlm perjanjian Linggajati maupun Renville, Belanda ngotot utk tdk masukkan Papua Barat sbg wilayah RI. Alasannya sederhana: Belanda ingin menjadikan Papua sprti Australia... koloni kulit putih di Timur Jauh.
Alasan utama yg dikemukakan Belanda ada dua: 1) Penduduk Papua beda ras dgn Penduduk Indonesia; 2) Penduduk Papua belum cukup maju utk bs buat keputusan sendiri apakah mau gabung dgn RI atau tidak.
Alasan yg pertama jelas rasis. Juga ahistoris, krn "bangsa Indonesia" terdiri dari berbagai macam ras: ada melayu, melanesia, mongoloid, bahkan kaukasia. Ingat Douwes Dekker, yg londo totok tp ikut berjuang bagi kemerdekaan Indonesia?
Terlebih lagi, dlm sejarah, Papua adalah wilayah protektorat dari Kesultanan Tidore. Kontak dagang, militer dan aktivitas sipil lainnya antara Papua dgn the rest of Indonesia sdh berlangsung berabad2.
Alasan kedua lebih jahat, Belanda menganggap rakyat Papua itu primitif shg tak mungkin mampu punya aspirasi politik; apalagi untuk bergabung dgn RI. Sayangnya, justru alasan ini yg diterima dunia internasional utk MENUNDA penyerahan Papua Barat ke RI.
Perjanjian Meja Bundar 1949 memandatkan pengakuan kedaulatan RI dan penyelesaian masalah Papua Barat selambatnya 12 bulan setelah penyerahan kedaulatan. Jelas bahwa RI sejak awal sudah klaim Papua Barat sbg wilayahnya dan harusnya sdh clear di tahun 1950.
Dasarnya Bajindul, Belanda kembali ingkar janji. Belanda terus menunda penyerahan Papua Barat dgn berbagai alasan, shg tahun 1950an tensi RI-Belanda naik terus; dan berujung pd NASIONALISASI perusahaan2 Belanda di Indo.
Ya, aku juga belum lama ini tahu bahwa nasionalisasi atas perusahaan2 Belanda akhir 1950an adlh imbas dr soal Papua. Tp demikianlah adanya. Sukarno berusaha keras memprovokasi Belanda supaya perang, biar ada alasan menyerbu Papua.
Belanda, di pihak lain, menyikapi provokasi nasionalisasi Sukarno dgn proposal yg lebih berbahaya: melalui petisi ke UN yg disebut Luns Plan dan Bunker Plan, Belanda hendak memberikan kemerdekaan pada Papua.
Seperti org lg purik, sikap Belanda benar2 destruktif: biarlah Papua lepas dari tangannya, asal jangan jatuh ke tangan RI. Demikianlah kira2 isi kedua petisi yg diajukan Belanda pada UN saat itu.
Sukarno lagi stress Konstituante gagal, percobaan kudeta Kemal Idris, percobaan pembunuhan oleh agen2 Belanda, PRRI/Permesta yg disokong CIA.... Untuk menjahit kembali nation-state RI, dia perintahkan: Rebut Irian Barat! Komando TRIKORA pun berkumandang.
Persis di sini, muncul dua komplikasi lagi (Kalo Papua Barat itu manusia, sdh mati dari dulu2 dia krn kelewat banyak komplikasinya), yakni dibunuhnya JFK dan gagalnya Republik Maluku Selatan.
JFK adlah satu2nya pemimpin Amerika yg dihormati Sukarno. Dgn terbunuhnya JFK, sikap Sukarno thdp Barat jd sngat pahit dan tanpa kompromi, dan makin dekat ke PKI. Inilah yg lantas mendorong CIA utk mengadakan operasi penggulingan Sukarno.
Smentara gagalnya RMS membuat banjir aktivis RMS di Belanda. Aktivis2 RMS inilah yg melakukan lobi mati2an, dan akhirnya meyakinkan pemerintah Belanda untuk lebih baik memerdekakan Papua Barat ketimbang menyerahkannya pd Indonesia.
Biar bagaimana pun, Perjanjian New York ditandatangani tahun 1962, menyerahkan Papua Barat menjadi wilayah kewenangan administratif Indonesia (BUKAN wilayah kedaulatan RI), dgn ketentuan PEPERA harus dilakukan selambatnya thn 1969.
Dari paparan yg mbulet ini, kita bs tarik benang merah: RI TIDAK PERNAH invasi ke Papua Barat. Papua Barat adlh wilayah yg diklaim Indonesia, dan Belanda ingkar janji untuk menyerahkannya. Penyerahan Papua Barat utk diawasi Indonesia tjd lewat perundingan.
Seharusnya, soal Papua Barat sudah kelar pasca Perjanjian New York 1962. Tp operasi CIA utk gulingkan Sukarno, lantas masuknya Freeport ke Papua dan berdirinya ORBA menambah ruwet cerita yg sdh kayak Kho Ping Hoo jilid 250 ini.
Aku putus dulu ya utas ini... kepanjangan. Aku buat utas baru ya, untuk situasi Papua pasca ORBA....
