Thread by @Cittairlanie

MENGENAI ZONASI SEKOLAH
DAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

🔥🔥 A Super Serious Thread 🔥🔥

Beberapa waktu lalu saya sempet ngetuit soal kebijakan zonasi. Intinya sih saya keberatan, karena kualitas sekolah tidak merata, dan kebijakan ini menjadi disinsentif buat anak-anak yang sudah kerja keras untuk dapat nilai bagus tapi tinggal di zona sekolah medioker.

Luckily enough, saya diundang @article_33 untuk ngobrol langsung dengan bu Suharti dari @Kemdikbud_RI dalam sebuah forum diskusi +pembicara lainnya: mas Santoso (direktur Article 33), Prof. Mayling (FEB UI), dan Mbak Nisa Felicia (Dekan Fakultas Pendidikan Sampoerna University).

Luckily enough, saya diundang @article_33 untuk ngobrol langsung dengan bu Suharti dari @Kemdikbud_RI dalam sebuah forum diskusi +pembicara lainnya: mas Santoso (direktur Article 33), Prof. Mayling (FEB UI), dan Mbak Nisa Felicia (Dekan Fakultas Pendidikan Sampoerna University).

Sooo di sini saya mau share beberapa poin penting dari bu Suharti, terutama yang terkait langsung dengan zonasi...

Kemendikbud punya tanggung jawab utama menjamin akses pendidikan untuk seluruh anak Indonesia. Ini yang jadi PRIORITAS. Sayangnya, dari tahun ke tahun, angka partisipasi sekolah anak dari keluarga termiskin masih rendah.

Salah satu penyebabnya adalah opportunity cost yang terlalu besar. Maksudnya, ada pilihan lain yang lebih menguntungkan untuk diambil ketimbang sekolah—misal, langsung bekerja di sawah atau peternakan atau berdagang di pasar.

Sementara keuntungan yang dihasilkan dari sekolah tidak bisa langsung dirasakan, bahkan hanya merupakan kebolehjadian yang bisa saja tidak terjadi.

Maka dari itu, yang dilakukan oleh pemerintah adalah menekan cost sekolah sekecil mungkin. Menggratiskan SPP SD-SMA saja tidak cukup, karena untuk sekolah anak perlu seragam, alat tulis, dan ongkos.

Intervensi melalui kebijakan zonasi salah satunya ditujukan guna menekan biaya transportasi anak ke sekolah. Dengan menjamin setiap anak mendapatkan sekolah yang dekat dari rumah, beban biaya untuk sekolah bisa berkurang.

Selain itu, memang ada tujuan mencampur anak-anak dengan kecerdasan lebih dengan yang kurang di satu sekolah yang sama. Hal ini tidak menjadi soal kalau sekolah menerapkan personalized learning track.

Seperti yang dikatakan mbak Nisa, "kita mau pendidikan yang menghasilkan kesetaraan kesempatan dan itu tidak sama dengan similar treatment".

Metode pengajaran yang baik bukan yang memperlakukan semua anak dengan sama. Tiap anak harus dikasih ruang berlari sesuai kecepatannya.

Kalau anak-anak yang relatif cepat digabung dengan yang agak lambat, kecenderungan yang terjadi adalah: anak yang cepat menjadi jenuh (karena kurang tantangan), anak yang lambat menjadi desperate (karena merasa jauh tertinggal).

Hal ini sejalan dengan kritik dari Prof. Mayling, "good education should get the best out of each child, not produce a large number of mediocres with no skills nor ideas".

Untuk mengeluarkan potensi optimal dari anak, track belajarnya harus sesuai dengan kemampuan bawaan anak.

Dan yang harus dipertimbangkan di sini juga bukan saja perbedaan tingkat kecerdasan kognitif, tetapi jenis bidang yang menjadi bakat anak.

Hal-hal ini yang kemudian saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan Kemendikbud ke depannya. Jangan sampai kita malah terobsesi menerapkan similar treatment dalam pendidikan. Hasilnya akan kontraproduktif dan bisa bikin anak-anak depresi!

Masalah penting lainnya adalah menyoal kualitas pendidikan. Kita sudah tau data kejeblokan hasil tes PISA anak Indonesia yang jauuuh buangeeet di bawah Vietnam, dan sedikit lebih buruk dari Thailand dan Malaysia.

Selain itu, ada data PIAAC yang menunjukkan skor kemampuan membaca 69% orang Jakarta usia 25-65 tahun adalah 1 atau di bawah 1 (below level 1) dalam skala di bawah 1 sampai 5. Sementara untuk kemampuan numerik, 61% yang mendapat skor 1 atau di bawah 1.

Untuk permasalahan ini, Kemendikbud sedang merancang kebijakan insentif guru berbasis kinerja. Selama ini, tunjangan guru terus naik, tetapi tidak berdampak signifikan terhadap proses belajar mengajar maupun hasil perkembangan kognitif anak.

Kebijakan tersebut memang terdengar seperti "an of course thing", tapi susah banget buat bisa dijalankan you knoww... kata bu Suharti, guru kita gak mau dikontrol dengan cara begitu. Disuruh ngisi laporan kehadiran aja susah minta ampun.

Kalo saya sih melihatnya di sini sudah harus orang tua yang turun tangan untuk kontrol kinerja guru dan sekolah. Komite orang tua dikasih wewenang kayak KPK aja untuk menjalankan fungsi pengawasan. Cuman siap-siap deh pak Menteri disuruh turun sama PGRI 😜

Yak, segitu dulu deeh sharing-sharingnya seputar zonasi dan pendidikan di Indonesia.

Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menyimak ❤️

Happy Friday night, tuips..

Ttd,

Cania Anak Tik Tok