Thread by @elisa_jkt

Tadi ada telpon dari jurnalis yang bertanya soal RTH. Saya jelaskan juga bahwa penghitungan RTH sekarang bukan cuma soal 30% saja, tapi kinerjanya juga bagaimana?

Misalnya di Singapore pakai Green Plot Ratio. GPR itu tdk tergantung pd berapa persen luas lahan RTH.

Hingga hari ini, angka 30% dari UU 26/2007 sesungguhnya tdk bisa dipertanggungjawabkan. Itu kayak angka dari langit. UU itu sendiri tidak jelas Naskah Akademisnya.
Dan menyamaratakan kota besar dan kota kecil. Kritiknya thdp 30% itu sdh sgt banyak.

Balik ke Green Plot Ratio ala Singapore, sebetulnya menggabungkan antara konsep KLB (Koefisien Lantai Bangunan) dgn Leaf Area Index.
Apa itu LAI: itu indeksnya vegetasi. Berapa rasio tutupan vegetasi terhadap ruang.

Kenapa konsep GPR ini lebih maju dan kontekstual dengan masa kini, terutama dgn konteks krisis iklim saat ini?
Misalnya kalau konsep RTH masa kini. Lapangan Golf itu tetap dihitung sebagai RTH, pdhal manfaat ekologis, sosial, budaya dan bahkan kadang ekonominya sangat minim.

Kalau Jakarta menerapkan konsep GPR ini maka penebangan pohon di Monas itu jadi tambah bermasalah lagi.
Kenapa? Kalau pakai cara lama, ya yg dhitung RTH itu "asal hijau", kalau rumput gajah doang ya dianggap RTH.
Tp jk parameternya ditambah LAI, kena ke masalah coverage pohon.

Kalau hitung ala UU 26/2007, penebangan pohon di Monas dianggap tidak mengurangi RTH, selagi lahannya masih hijau juga (walau cuma rumput).
Tetapi, dgn perhitungan GPR (krn ada Leaf Area Index), maka RTH dianggap berkurang.
Smg paham perbedaannya.

Pada bangunan gedung di kawasan perkotaan pun, GPR jadi memungkinkan terjadinya berbagai macam inovasi. Misalnya keberadaan roof garden akan dihitung, taman balkoni hingga greenwall.

Ini skema "hijau" di GPR yang diakui oleh URA (Urban Redevelopment Authority)

Kalau di Indonesia (terutama Jakarta), developer atau siapapun tidak ada insentif atas pembuataan green roof, taman balkon, apalagi dinding hijau. Ya karena itu gak akan dihitung dlm rasio KDH (Koefisien Dasar Hijau) mereka.
Udah mahal, eh gak nolong secara perijinan.

Apa itu artinya kalau pakai GPR maka otomatis makin jauh ketertinggalan "kewajiban" kita?
Belum tentu, karena akan dihitung secara lebih "fair".
Pohon2 di kampung2 akan terhitung juga dalam rupa luas tutupan (coverage).
Dr segi regulasi, bakal mempersulit penebangan pohon jg.

Dengan GPR ini, bisa jadi lahan yang kita butuhkan lebih kecil daripada cara lama ngitung tradisional RTH 30% tanpa ada konteks sama sekali.

Selain metode GPR, ada metode lain, tapi makan siang saya udah keburu habis. Lain kali waktu saya bagi metode lain.

(end).

PS dan disclaimer:
1. Ini saran kepada pemerintah (siapapun nama kepala daerah, dan yang mau mendengarkan).
2. Jadi simpan segala twit bego model "Apapun konsepnya, yang penting dikerjakan".

Tetap aja masih ada yang gak ngerti korelasi no 2 terhadap no 1.
Saya bukan pemerintah, jadi jangan komentar "apapun konsepnya, yang penting dikerjakan". Percuma dul, salah alamat.

Saran saya berikan kepada publik juga (yg merasa butuh).