Cuti Hamil hingga Cuti Haid untuk Pekerja Tidak Dihapus
-Simak penjelasannya-
#Omnibuslaw
#JumatBerkah
-Simak penjelasannya-
#Omnibuslaw
#JumatBerkah
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tengah menjadi sorotan banyak pihak. Banyak aturan yang berlaku saat ini dihapus atau bahkan diubah.
Salah satu poin yang ramai dibicarakan adalah aturan mengenai hak pekerja mendapatkan cuti hamil-melahirkan hingga cuti haid.
Terdapat pemberitaan liar menuju hoax yang menyebutkan bahwa hak-hak tersebut dihapus melalui Omnibus Law
Faktanya, aturan terkait hak-hak pekerja tersebut akan tetap berlaku meski UU Omnibus Law Cipta Kerja disetujui. Ketentuan2 tersebut masih tercantum dalam aturan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Aturan tersebut tidak tercantum dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja sehingga aturan itu tidak mengalami perubahan. Jadi kalau eksis berarti tidak diatur omnibus law. Memang tidak ada di omnibus law karena adanya di UU 13 2003 #Dengerinnih
aturan mengenai cuti haid diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 81 mengatur soal pekerja/buruh perempuan yang bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama.
Pasal 82 mengatur mekanisme cuti hamil-melahirkan bagi pekerja/buruh perempuan. Di dalamnya juga termasuk cuti untuk istirahat bagi buruh yang mengalami keguguran.
Pasal 83 mengatur kesempatan bagi pekerja/buruh menyusui anaknya selama waktu kerja. Kemudian pasal 84 mengatur bhw setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat mingguan, cuti tahunan, cuti panjang, melaksanakan ibadah serta cuti hamil-melahirkan berhak mendapat upah penuh
