Thread by @kenndaru

Ni dia utas yg aku janjikan: bgmana memahami self determination, separatisme dan Papua.

Aku bagi utas panjang ini dlm 3 babak:
1/ memahami konteks historis konsep self determination
2/ kontradiksi dlm konsep self determination
3/ aplikasi konsep ini utk Papua.

Let's begin!

1/ KONTEKS HISTORIS SELF-DETERMINATION

Konsep Self-determination (SD) adlh hal yg relatif baru dlm sejarah dunia. SD sbg konsep dikembangkan terpisah (tp saling pengaruhi) o/ Vladimir Lenin dan Woodrow Wilson c. 1914 berlatarkan Perang Dunia I.

Kedua org ini punya kepentingan beda dlm melihat peluang yg sama: PD I membuyarkan konfigurasi kekuasaan negara2 kolonialis Eropa. Lenin + Wilson lihat peluang utk melemahkan negara2 pusat kolonialisme ini. Lenin ingin mgulingkannya, Wilson mau rebutan pengaruh.

Lenin mau menggencarkan revolusi di seluruh dunia, Wilson mau rebutan pasar. Maklum, AS bukan negara kolonial tp pnya ambisi imperialis. Dan waktu itu, AS blm jd imperium sbgmana skrg. Utk bs mendominasi perdagangan di wilayah2 baru, AS butuh wil itu utk jd negeri merdeka.

Jd Lenin ingin negeri2 yg baru merdeka ini jd sosialis, agar bs bersama2 dia lancarkan world revolution; Wilson ingin negeri merdeka ini jd kapitalis lalu gabung ke pasar bebas global. Dua2nya butuh mendobrak kolonialisme dan tapal2 batas yg ditetapkan negeri2 kolonialis itu.

Jd, pd awalnya, konsep SD dikembangkan sbg konsep POLITIK, bukan konsep hukum. Tujuannya memang merombak tatanan geopolitik dunia lama, membongkar tapal2 batas, membangun dunia baru sesuai visi masing2. Sbg STRATEGI POLITIK, SD tdk bs diperlakukan sbg hal permanen.

Satu masalah utama konsep SD adlh: tapal batas yg digaris oleh kolonialisme biasanya berdasar etnis. Ini ciri khas pola kuasa feudal yg memang menerapkan dominasi etnis mayoritas atas minoritas. Padahal, sejak Revolusi Industri, migrasi dan urbanisasi mengacaukan batas etnis ini.

Maka, jika kita mau memberi hak tentukan nasib sendiri pd rakyat di wilayah tertentu, bgmana menggaris tapal batas yg baru? Bgmana jika jumlah etnis pendatang sdh lebih besar drpd "warga asli"?

Misal kita mau kasi merdeka Jakarta, mau berbasis etnis mana?

Terlebih lg, kemerdekaan tdk serta-merta hapuskan soal etnis dominan vs etnis minoritas. Di semua negeri yg sukses melepaskan diri dr kolonialisme, dominasi etnis tetap terjadi. Hanya ganti dominasi saja.

Dan ketika konsep yg dirancang sbg STRATEGI GEOPOLITIK ini dijadikan bagian dr HUKUM INTERNASIONAL, ia lantas bertabrakan dgn konsep lain yg sdh lama jd konsep sakral dlm hkm internasional itu: integritas wilayah/kedaulatan negara.

Sbg konsep yg dirancang utk membongkar tapal batas, SD jelas bersifat antagonis thdp integritas/kedaulatan.

Makanya kita perlu pahami mengapa SD dicantumkan dalam Deklarasi Umum HAM PBB: ini adalah persiapan medan tempur rebutan pengaruh global antara AS dan USSR.

Perang Dunia II memantapkan perubahan geopolitik global dgn hancurnya kekuatan politik, militer dan industrial dr negeri2 kolonialis lama. Ini membuka peluang merdekanya wilayah2 jajahan. Sbg de facto pemenang perang, US dan USSR ingin berebut pengaruh di negeri2 baru ini.

Masih spt konsep aslinya, AS ingin negeri2 baru ini gabung di pasar global yg, pasca PD II, dia kuasai. Smntara USSR ingin menegakkan Komunisme Internasional sbg tandingannya. Jd, konsep SD dijadikan Hukum Internasional agar kedua super power bs bebas rebutan pengaruh.

Jadi, jelas ya... Self-determination adlh konsep yg disruptif. Ia membongkar tapal batas lama, membangun yg baru. Dari sini kita akan maju melihat dari dekat kontradiksi internal dlm konsep SD ini.

Okeh. Masuk Babak II, ya...

2/ KONTRADIKSI INTERNAL KONSEP SELF-DETERMINATION

Sbgmana dicuitkan sblumnya, ada 2 soal dlm konsepsi SD ini:
1. Benturan dgn konsep integritas/kedaulatan dan
2. Konflik antar etnis muncul kembali.

Yuk mareeee.

Sbg konsep yg disruptif atas tapal batas, konsepsi SD hnya bs diterima komunitas global utk waktu yg terbatas. Logikanya, jika tapal batas senantiasa bs berubah, tdk akan ada kepastian hukum. Sedang perdagangan dan relasi intl lain sgt bergantung pd kepastian hukum ini.

Makanya, begitu SD msk dlm ranah hukum internasional, dgn pencantuman pd DUHAM, para pakar HI lgs berusaha cari jalan utk mendamaikan SD dgn kedaulatan/integritas wilayah.

Ini hal yg maha sulit, krn baik Lenin maupun Wilson TDK KONSISTEN dlm APLIKASI atas konsep SD ini.

Lenin menganjurkan penentuan nasib sendiri. Tp utk kasus Rusia, dia membangun All Russia Workers' Party. Jd ketika Revolusi 1917 pecah, negeri2 vassal Rusia, yg scara nominal diberi hak merdeka, lgs bergabung dgn USSR krn partai yg berkuasa di Soyuz Republik itu adlh Bolsheviks.

Krn watak sentralis dr Partai Bolsheviks, kontrol atas negeri2 mantan vassal Rusia ini dilakukan lewat kader partai2 komunis. Memang sblumnya mrka ini vassal, skrg anggota federasi yg nominalnya setara. Tp dominasi Rusia ttp kentara betul.

Semntara Wilson, begitu tahu bhwa Bolsheviks berkuasa di Rusia, dgn gercep membuang konsep SD ke tempat sampah, kirim pasukan utk mencoba kembalikan Kekaisaran Rusia dan tdk hormati kehendak rakyat Rusia utk dirikan Republik.

Jd kedua peletak dasar pemikiran SD, Lenin dan Wilson, ternyata GAGAP dlm PENERAPAN konsep yg mrka buat sendiri.

Tak heran bahwa kegagapan ini makin parah justru stlah SD disahkan sbg bgian hukum internasional dan proses dekolonisasi merebak.

Negara2 yg baru merdeka, lepas dr penjajahan bgs asing, nyaris smuanya segera terlibat dlm konflik etnis; krna etnis minoritas/non dominan di negeri baru ini lantas memakai konsep SD ini jg utk mencoba memisahkan diri dan mendirikan pemerintahan sendiri.

Bayangkan jika negara2 yg baru merdeka ini lantas terlibat lg konflik internal dan pecah2 makin lama makin kecil. Baik Komintern maupun trio IMF-WB-WTO tak menyukai hal ini. Tanpa stabilitas, tak mungkin ada pembangunan (baik dr versi kapitalis maupun komunis).

Tak heran bahwa pasca 1950, baik kubu Komintern maupun Neolib sama2 berusaha mengerem SD. Berusaha mencari INTERPRETASI atas penentuan nasib sendiri YG TDK MELIBATKAN KEMERDEKAAN/PEMISAHAN WILAYAH.

Di akhir 1960-an, konsepsi SD dilebur ke dalam konsep perjuangan demokrasi karena demokrasi, pd dasarnya, adalah self-rule dan (setdknya dlm teori) merupakan perwujudan kehendak rakyat banyak (voluntad general).

Prubahan ini lebih tercermin di kubu komunis ketimbang kapitalis. Nyaris smua perjuangan demokrasi, utk menggulingkan kediktatoran militer di Amerika Latin dan Afrika, mengambil format Pembebasan Nasional. Dari Kuba smp Afrika Selatan, Self Determination = Democratic Revolution.

Di kubu neolib, konsepsi SD kemudian dilebur ke dalam konsep Otonomi Daerah. Daerah2 yg rewel dgn suara2 ingin tentukan nasib sendiri, dikasi mainan lewat otonomi. Otonomi bs luas/terbatas sesuai situasi. Diharapkan bs kasi penentuan nasib sndiri tanpa perlu merdeka.

Kontradiksi lain yg menghantui konsep Self Determination adlah: retorikanya adalah HAM, terutama hak minoritas, tp prakteknya adalah geopolitik internasional.

Jaka Sembung bawa granat flashbang... Ga nyambung bwambaaaaang....

Makanya konsep SD skrg cuma bs diterima Komunitas Internasional jika ada krisis politik besar yg mengguncang/menjatuhkan kekuasaan pusat satu negara. Pecahnya USSR tjdi stlh Perestroika menggerogoti kewenangan pemerintahan Partai Komunis Rusia. Atau Krisis Balkan.

Komunitas Internasional tutup mata saja pd argumen hak minoritas. Paling2 anjurannya adlh membuka ruang demokrasi yg lebih besar. Lihat bgmana Quebec dan Basque dicuekin. Hawong Kanada dan Spanyol dianggap negara demokrasi... buat apa lagi ada negara baru di situ?

Di samping itu, nyaris semua negara di dunia bermasalah dgn pemenuhan hak minoritas. AS slalu bermasalah dgn hak Amerindian, kulit hitam dan skrg Islamophobia. Rusia dgn Chechnya. Tiongkok dgn Uyghur. Turki dgn Kurdi dan Armenia. Panjang banget daftarnya.

Maka, CAMKAN INI ALFONSO, komunitas intl tdk akan dukung tuntutan kemerdekaan atas nama pelanggaran HAM. Negara2 besar takut lah. Mrka dukung kemerdekaan di tempat lain a.n. HAM, ntar mrka dipaksa lepas teritori mrka sndiri gara2 HAM juga.

Tapi, ada konsekuensinya itu pencantuman Hak Penentuan Nasib Sendiri dlm DUHAM: ia jadi bagian sah hukum internasional. Jadi hukum internasional MELINDUNGI interpretasi bahwa SD bs berujud kemerdekaan.

Jadi, Hukum Internasional tdk punya preferensi atas interpretasi mengenai SD. Ia melindungi semua bentuk interpretasi atas SD SEJAUH masih berada dlm koridor demokrasi.

Bgtu pula hukum intnasional lindungi org yg menyuarakan segala jenis interpretasi atas SD tmsuk kemerdekaan.

Jadi ada kontradiksi di sini: sementara komunitas internasional akan sedapat mungkin menghindari solusi "kemerdekaan", bhkan menolaknya mentah2 jika tak ada pelanggaran hak minoritas, ia akan melindungi aspirasi kemerdekaan yg disampaikan dgn cara2 damai dan demokratik.

Itu sebabnya dunia internasional biasanya bungkam soal tuntutan kemerdekaan satu wilayah, kecuali dlm beberapa kasus khusus, tp nyaris selalu memberi suaka pd para pemimpin perjuangan kemerdekaan.

Ini kontradiksi yg mrpakan konsekuensi dr proses kelahiran konsep SD itu sndiri.

Kalau ini sdh dipahami, kita bs masuk ke bagian terakhir dr Mega Thread ini:

3/ MENIMBANG ASPIRASI KEMERDEKAAN PAPUA

Hal yg paling menonjol dr gambar besar ttg aspirasi kemerdekaan Papua adlh tantangannya yg bertumpuk2.

1. Papua sdh tdk lg ada dlm daftar Non Self Governing Territories, yg diakui PBB sbg pemilik hak utk merdeka;
2. Blm pernah ada wilayah yg menjalani referendum ulang utk putuskan status politiknya;
3. Terlalu bny negara besar yg sibuk dgn soal hak minoritas di negerinya sndiri.

Kenyataan itu membuat gerakan kemerdekaan Papua hanya punya kans sebesar lubang jarum utk dpt dukungan internasional.

Di pihak lain, apa yg terjadi di Papua sejak Orba memang sangat mirip dgn penjajahan. Rasisme thdp warga asli, pengerukan SDA, militerisme sdh old news d sana.

Jd kita berhadapan dgn situasi krisis HAM yg tak kunjung usai di Papua, sementara perjuangan kemerdekaan akan tetap membentur tembok.

Tidak ada solusi mudah utk Papua, tp aku terinspirasi dr perjuangan Kurdi yg jauh lebih sulit lg kasusnya dibandingkan Papua: Otonomi Luas.

Setidaknya ada tiga komponen yg dpt mjadi solusi bagi Otonomi Luas ini:
1. Serahkan kendali politik atas Papua pd OAP. Tarik semua pejabat suku lain dr Papua. Semua jabatan kunci, trutama aparat keamanan, hrs dipegang OAP.

2. Serahkan kendali ekonomi atas Papua pd OAP. Semua SDA Papua harus jd milik Pemda. Pemerintah pusat cukup jd investor dan rekanan bisnis saja. Juga supervisi agar pengelolaannya beres. Juga menegakkan jaminan bhwa manfaat terbesar dr SDA itu dinikmati OAP, bukan pendatang.

3. Pemerintah Indonesia mematuhi kaidah hukum Internasional: sementara pemerintah diakui haknya utk menganggap proses dekolonialisasi sudah final.di seluruh wilayah Indo, ia jg harus lindungi aspirasi kemerdekaan dari warga negaranya.

Aspirasi kemerdekaan ini hrs dijamin bagi semua warga negara, baik dr Papua, Bali, ataupun Toba. Asal disampaikan dgn cara damai dan lewat saluran demokratik.

Ga usahlah pemerintah RI parno thd aspirasi kemerdekaan. Anggap sj sama dgn aspirasi kenaikan upah atau reforma agraria.

Jadi gini, masa klian ga capek baca utas ini? Gw aja capek nulisnya. Makanya di bagian buntut udah lompat aja ke kesimpulan. Tapi, swear, gw capek.... Udahan dulu ya... Klo ada pertanyaan, fire away. Ntar gw jawab.

Tabek.

@threadreaderapp unroll pls.