Thread by @kenndaru

Selamat sore, sesuai janjiku tadi pagi aku akan bikin utas ttg diskusi PRP Jkt kemarin malam soal Reklamasi. Banyak hal keren muncul di diskusi itu, yg selama ini ga muncul dalam debat2 ttg reklamasi.

Kita mulai ya.

Ada dua pembicara di diskusi ini: mbak Elisabeth Issantyarni, peneliti reklamasi pantai utara jakarta; dan bung Tubagus Achmad, direktur WALHI Jakarta @walhiJKT.

Jadi asik krn dua2nya expert dan melihat persoalan dari kerangka beda.

@walhiJKT Mbak Lisbeth mengawali paparannya dgn uraian masalah yg mjdi latar blkang reklamasi di pantai utara Jkt: kurangnya ruang, banjir & intrusi air laut, turunnya pmukaan tanah, tumpang tindih peraturan, tmasuk IMB tanpa zonasi yg dikeluarkan Anies.

@walhiJKT Mbak Lisbeth lantas membandingkan yg tjdi di pantai utara Jkt dgn apa yg tjdi di Tiongkok, yg jg gencar melakukan reklamasi di kota2 pesisirnya.

RRT bikin reklamasi bahkan tanpa alasan2 lingkungan. Full alasan ekonomi, dgn ksadaran penuh ini akan rusak lingkungan.

@walhiJKT Makanya, di RRT, pemerintah tetapkan: perusahaan yg ingin invest dlm reklamasi diwajibkan mbayar di muka biaya perbaikan lingkungan hidup.

Jadi pemda hitung dampak kerusakan lingkungan dan biaya yg harus keluar utk mitigasi/rehabilitasi. Perusahaan hrs bayar biaya ini di muka.

@walhiJKT Tentu ada kelemahan dr sistem ini krn ada kerusakan lingkungan akibat reklamasi yg sifatnya permanen (krn perubahan bentang alam) dan pemenuhan kewajiban perusahaan ini tergantung dr kuat/lemahnya pemda dlm penegakan hukum.

@walhiJKT Tp, mnurut mb Lisbeth, sjauh ini justru pemda2 yg kuat penegakan hukumnya yg sukses menanggok peningkatan ekonomi. Jd ketika skema rehabilitasi lingkungan dijalankan ketat, justru PDB naik pesat.

Kami masih tunggu konfirmasi data keras dr pernyataan mb Listbeth; krn jka benar demikian, maka ini bs jd insentif buat pemda2 utk tegakkan hukum lingkungan hidup...

Yg jg penting dicari adlh mekanisme yg mengantar pemulihan lingkungan mjdi peningkatan PDB.

Apakah di RRT ada penolakan nelayan lokal thdp reklamasi? Mb Lisbeth bilang selalu ada. Di situ peran penting para pemimpin komunitas utk menegosiasikan syarat2 yg menguntungkan bagi nelayan dlm relokasi. Dan sebagian besar memang dpt keuntungan lebih jk bsedia direlokasi.

Mnurut mb Lisbeth, paket standar yg ditawarkan pemerintah RRT utk relokasi adlh apartemen, fasilitas antar-jemput dr apartemen ke pesisir. Satu keluarga dpt 5 apartemen, dgn luas standar 70-80m2. Komunitas biasanya nego tambahan fasilitas lagi. Ada yg menang, ada yg kalah.

Mb Lisbeth berkesimpulan bhw reklamasi, jk dikelola dgn baik, memperhatikan rehabilitasi lingkungan dan kepentingan nelayan, akan membawa manfaat ekonomi yang cukup besar. Baik bg negara maupun masyarakat.

Berikutnya, bung Bagus giliran memaparkan uraiannya ttg reklamasi pantai utara Jkt. Menurutnya, justru reklamasi yg tjdi di Jkt ini menyingkirkan wacana kepentingan lingkungan hidup dan nelayan.

Bung Bagus memaparkan bhw pangkal dr kekacauan hukum ttg reklamasi berasal dr penerapan hukum atas daratan thdp laut (yg punya sistem hukumnya sendiri). Sejak jaman Orba, hukum darat ini terus mendesak; dan skrg mjelma jdi rejim hukum zonasi pesisir dan pulau kecil.

Bg Bagus mjelaskan bhw rencana reklamasi pantai utara Jkt sbnarnya adlh cita2 Suharto; sbg hasil diskusinya dgn Emil Salim dlm rangka meringankan kawasan pesisir Jkt dari tekanan ledakan populasi.

Ironisnya, agenda2 pemulihan kawasan pesisir utara Jkt justru terbengkalai gara2 proyek reklamasi itu.

Yg fatal, menurutnya, adlh bahwa proyek reklamasi ini tidak pernah menjalani audit lingkungan hidup.

Audit lingkungan hidup ini penting utk melihat dampak nyata reklamasi thdp alam dan manusia yang menghuni kawasan pesisir Jakarta. Sbuah proyek yg dipasarkan sbg upaya perbaikan lingkungan harus punya hasil audit lingkungan hidup.

Audit lingkungan hidup ini menjadi semakin penting saat ini karena KKP telah memiliki satu model ilmiah tentang perubahan iklim lokal Jkt akibat proyek reklamasi yg telah berjalan. Proyek reklamasi harus segera diaduit secara lingkungan.

Hal lain yg disorot bg Bagus adlh soal penegakan hukum atas ketersediaan ruang publik di pulau2 hasil reklamasi.

Peraturan mengharuskan disediakannya porsi lahan di setiap pulau utk ruang publik. Nyatanya, di pulau2 yg sdh dibangun, ruang publik ini tak tersedia.

Di samping itu, reklamasi pesisir Jkt tdk hanya berdampak pd warga Jkt tp jg pada warga pesisir lainnya, terutama yg pasir pantainya diambil utk menguruk laut di pesisir utara Jakarta. Bg Bagus menyebut Teluk Naga, Tangerang sbg contoh.

Karena pemerintah, baik pusat maupun Jkt mengabaikan kepentingan lingkungan hidup dan publik (terutama nelayan), WALHI berpendapat bhw reklamasi harus dihentikan, pulau2 hasil reklamasi dihapus dari peta, dan dibongkar.

Break dulu ya.... kt nyanyi2 dulu lah.... Lagu yg rebel banget, cocok buat lagu tema Reklamasi Pesisir Jakarta. Kita nyanyi We're Not Gonna Take It, bersama Dee Fucking Snyder.

Okeh. Kita lanjut ya. Tadi ada kesalahan teknis, utasnya bercabang. Biar nyatu lagi, aku tempel tautannya ke sini:

https://twitter.com/kenndaru/status/1152521874384941056?s=19

https://twitter.com/kenndaru/status/1152523541738217473?s=19

https://twitter.com/kenndaru/status/1152523545135603712?s=19

https://twitter.com/kenndaru/status/1152524552259264513?s=19

Wokeh. Beres tempel2. Kita lanjooot. Malam Minggu ngobrolin Reklamasi. Hih.

Dalam sesi tukar pendapat slepas paparan para pembicara, hal pertama yg diangkat adlh soal apakah benar reklamasi akan membantu mencegah banjir dan penurunan muka tanah di kawasan utara Jakarta.

Kedua pembicara sepakat bahwa tidak demikian halnya.

Penyebab pokok dari turunnya muka tanah Jakarta adalah penyedotan air tanah scra besar2an oleh industri. Karena Jakarta itu sndiri sbenarnya mengapung di atas rawa, hnya air tanah itu yg menopang kota ini dari collapse.

Benar bhw industri butuh ijin utk sedot air tanah dan dipajaki, tapi seringkali ijinnya tidak sesuai kenyataan di lapangan. Ijin utk 2 bangunan, yg nyedot satu komplek; ijin utk gedung tingkat tiga, gedungnya tingkat tiga puluh. Kontrol pemerintah lemah.

Jalan terbaik utk mencegah Jakarta tenggelam adalah moratorium penyedotan air tanah oleh industri. Spy ada ksmpatan recharge buat cadangan air tanah.

Tanpa melakukan ini, reklamasi sebesar apapun tdk akan dapat cegah Jakarta tenggelam.

Mb Lisbeth berpendapat, drpada pakai alasan lingkungan hidup tp hny tempelan, lebih baik pemerintah mengakui bhw reklamasi memang bertujuan meningkatkan PDB, namun menyertakan rencana pemulihan lingkungan yang komprehensif.

Mb Lisbeth menambahkan bhw RRT di akhir 1970-an mendapati diri nyaris bangkrut, dgn jumlah populasi yg gila2an; dgn tradisi pemberontakan yg mendarah-daging dlm sejarah dan folklore mrka.

Kondisi desperado ini yg bikin PKC "nekad", menempuh jalan beresiko dlm pembangunan.

PKC tahu bhw apa yg mrka lakukan akan merusak lingkungan: pencemaran udara, kerusakan kawasan pesisir, dll. Tp mrka nekad menjalankan pembangunan, termasuk reklamasi, utk kumpulkan cuan.

Tp, smua rencana pembangunan mrka dilampiri rencana pemulihan lingkungan jgka panjang.

Memang ada faktor politik yg memungkinkan RRT membuat program pembangunan dan lingkungan hidup jgka panjang: mrka bukan negara demokrasi liberal yg harus 5 tahun sekali pemilu.

Dan, spt tradisinya, rencana2 lingkungan hidup RRT jg berskala raksasa; bahkan smp memindah kota.

Misal: Shanghai. Utk atasi tekanan kependudukan, Shanghai bikin reklamasi. Tapi juga sebagian penduduknya dipindahkan ke kota satelit baru Pudong. Insentif besar2an digelontorkan agar penduduk dan industri mau pindah. Ruang kosong yg didapat di Shanghai diisi ruang terbuka hijau.

Perbincangan mengalir ke arah dampak sosial dari proyek reklamasi. Bgmana pemindahan penduduk tentu menghasilkan disrupsi dalam kehidupan masyarakat.

Bg Bagus menuturkan bhw dampak sosial reklamasi ini keras pada nelayan.

Bagi nelayan, laut bukan sekedar tempat mencari kehidupan; laut adalah bagian hidup mereka, lautlah yang membuat mereka merasa hidup. Laut adalah "sumber energi", motive force bagi para nelayan.

Dgn memisahkan nelayan dari laut; dampaknya nelayan dapat kehilangan jati diri.

Lagi2 belajar dari RRT, pelibatan nelayan dlm pembicaraan pd tahap perencanaan ternyata sangat membantu. Nelayan memiliki pengetahuan indigenous ttg wilayah pesisir yg akan membantu perencana reklamasi menekan dampak thdp lingkungan dan dampak sosial thdp komunitas nelayan.

Agak keluar dari pembicaraan semalam, aku cari2 soal dampak reklamasi di Shanghai thdp nelayan dan, memang merekalah yg paling sustainable di banding region lain di RRT. Ini krn pemkot memodernkan perikanan, tgkatkan pendidikan nelayan dan beri bnyk latihan kerja.

Bg Bagus menambahkan bhw pembicaraan ttg reklamasi jd sulit di Indo krn hal ini telah jadi komoditas politik. Org mendukung atau menolak reklamasi krn alasan politis, bukan alasan lingkungan hidup atau dampak sosial reklamasi pada kehidupan warga kota, khususnya nelayan.

Maka dr itu, perluasan keterlibatan kelompok2 masyarakat sipil dlm persoalan reklamasi ini harus diupayakan. Salah satu cara yg didiskusikan cukup dalam adlah lewat audit lingkungan hidup partisipatoris.

Diharapkan, audit ini akan memberi ruang advokasi berbasis bukti (evidence based) dlm soal reklamasi; sekaligus meningkatkan partisipasi dan kepedulian warga kota terhadap mega proyek reklamasi ini.

Diskusi ditutup dgn kesimpulan bhw ada 3 opsi bg ms depan reklamasi:

1/ jalan trs dgn cara yg skrg, yg resiko LH dan dampak sosialnya besar;

2/ dihentikan sama sekali; yg implikasi hukum dan ekonominya besar;

3/ didesain ulang, dgn melibatkan msy terdampak sejak awal proses.

Nah... demikianlah hasil diskusi kemarin....

Eit, tapi shabis diskusi ditutup, bg Bagus buka2an soal aliran kapital yg bermain dlm proyek reklamasi ini. Ini mainan para raksasa, di mana Ahok dan Anies bahkan cuma level pemain tarkam.

Tp krna info ini diberikan off the record, maka tdk bisa dibuka di sini. Lagipula, klo dibuka di sini, yg hadir dan tdk hadir pengetahuannya sama dong... Ga ada insentif buat hadir diskusi...

Oke segitu dulu. Semoga informasi yg dibagikan di sini bermanfaat.

@threadreaderapp unroll pls.