Thread by @PartaiSocmed

BUKTI PENTINGNYA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

*mini thread*

Orang yg niatnya selingkuh biasanya akan mulai berahasia kepada pasangannya. Demikian juga dengan pemerintah yg punya niat selingkuh dari rakyatnya.

Dalam kasus perancangan UU Cilaka alias Omnibus Law dan juga kasus revisi UU KPK niatan pemerintah selingkuh dari rakyatnya begitu kentara. Salah satunya adalah menafikan partisipasi publik.

Tapi fakta membuktikan bahwa Pemerintah (dan DPR) saja ternyata tidak cukup. Dalam kasus UU KPK maupun Omnibus Law terbukti kesalahan dan potensi masalah justru ditemukan oleh masyarakat, bukan oleh Pemerintah atau DPR.

Dalam kasus Omnibus Law ini, setelah pemerintah sedemikian sok tahunya merahasiakan draf RUU dari masyarakat akhirnya harus malu sendiri dan terpaksa akrobat bikin alasan macam2 ketika kesalahan2 draf justru ditemukan oleh partisipasi masyarakat, bukan oleh pemerintah.

Contohnya pasal 170 yang aneh bin ajaib ini, masa UU bisa diubah oleh Peraturan Pemerintah?
Dan siapa yg menemukan kesalahan ini? Pemerintah atau netizen (masyarakat)?

Baru setelah kesalahan ditemukan oleh masyarakat Pemerintah sibuk akrobat sampai bikin alasan klasik salah ketik. Emangnya salah ketik macam apa yg mungkin terjadi dengan redaksional macam itu?

Tak cukup sampai disitu, tentang pers juga muncul masalah yg lagi2 ditemukan oleh masyarakat setelah draf Omnibus Law beredar. Kali ini cukup serius karena mengancam kebebasan pers sebab pemerintah mempunyai hak memberi sanksi administrasi pada pers. Mirip breidel zaman Orba

Dengan Omnibus Law itu kebebasan pers sebagai pilar demokrasi terancam hilang dan kita zaman kegelapan seperti zaman Orba ketika pemerintah bisa mengontrol pers dengan ancaman sanksi administrasi.
Rupanya membayar buzzer untuk menyerukan boikot media2 yg kritis saja tidak cukup.

Dan seperti sinetron ketebak. Setelah ditemukan oleh masyarakat Pemerintah pun mulai menhalankan rituil akrobat ngelesnya. Kali ini alasannya makin membingungkan.
Jika tidak diusulkan oleh Kemkominfo berarti ada kemungkinan telah terjadi PENYELUNDUPAN PASAL dalam Omnibus Law!

Kami yakin setelah ini masih akan ditemukan masalah2 dan kesalahan2 di Omnibus Law ini yg tidak diteliti atau bahkan tidak dipikirkan sebelumnya oleh Pemerintah. Disinilah pentingnya partisipasi publik!
Lantas mengapa pakai acara rahasia2an segala jika tidak berniat selingkuh?

Sesungguhnya partisipasi publik dalam proses perancangan UU itu penting, selain krn alasan etika juga krn amanat UU.
Pasal 53 UU No.10/2004 menegaskan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang

Secara etika Pemerintah juga tak boleh memposisikan diri sebagai pihak yg tahu segalanya dan tak membutuhkan aspirasi dan kontrol masyarakat untuk membuat UU yg mengatur hajat hidup masyarakat itu sendiri. Sebab hasilnya pastilah kesewenang2an.

Akhir kata, Pemerintahan @jokowi ini janganlah meneruskan hobi selingkuh, sebab tak ada pasangan yg suka diselingkuhi apalagi rakyat.
Jika terus menerus seperti ini jangan heran jika pada akhirnya rakyat akan membalas dengan selingkuh pula.
Terima kasih!