Thread by @margianta

Alasan gak karantina wilayah: gak ada dana.

Gak bisa danai karantina wilayah (± Rp 4 triliun di DKI) tapi bisa subsidi konglomerat sawit Rp 7,5 triliun.

Gak jamin hak cuti & gaji pekerja terdampak wabah, tapi jamin Recovery Bond utk pengusaha.

Bukan soal dana. Ini prioritas.

Recovery bond: pemerintah jual surat utang, dibeli BI/pihak swasta, hasilnya dikasih pengusaha sbg kredit khusus.

Yg mau dapat kreditnya, kalau PHK hrs pertahankan 90% pekerja dan gak potong gajinya.

Tapi apa jaminannya, kalau #OmnibusLaw yg easy fire-easy hire masih didukung?

Pemerintah seharusnya mensubsidi rakyat, bukan pebisnis besar.

Menurut UU Karantina Kesehatan, selama Karantina Rumah kebutuhan hidup org & hewan ternaknya tanggung jawab pemerintah pusat.

Tapi karena yg dipilih Darurat Sipil (Perpu no. 23 thn 1959), tanggung jawab ini hilang.

Jgn biarkan pandemi ini menyebar dan memakan lebih banyak nyawa.

UU Karantina Kesehatan ada.
Inisiatif pimpinan daerah ada.
Gotong royong masyarakat ada.
Tinggal pemerintah pusat.

Sejarah mencatat, pak @jokowi. #KarantinaWilayah dan subsidi rakyat pekerja, bukan pebisnis besar.

Terkait info subsidi sawit yg thn 2018, poinnya bukan di tahun, tapi pada siapa pemerintah biasa mensubsidi?

Biaya Rp 4 triliun rekomendasi Guru Besar FKUI tdk seberapa dgn korban nyawa, maupun dampak ekonomi (khususnya ekonomi menengah ke bawah) bila tdk ada #KarantinaWilayah.

Salah satu alasan kenapa kita mendukung #KarantinaWilayah seperti tercantum dalam UU Karantina Kesehatan (selain tanggung jawab pemerintah utk kebutuhan sehari2 kita di rumah) adalah tendensi otoritarianisme dalam 'Darurat Sipil'.

https://twitter.com/raviopatra/status/1244565312164392967?s=19

[BREAKING]
Pak @jokowi teken Perppu atasi #COVID19. Total 405,1T:

- 150T pemulihan ekonomi, UMKM
- 110T social safety net (sembako, prakerja, subsidi listrik)
- 75T kesehatan (faskes, insentif nakes)
- 70,1T insentif pajak & stimulus KUR

Mari kita kawal.
m.cnnindonesia.com/ekonomi/202003…