Perppu no 1 tahun 2020 sudah ditetapkan Presiden @jokowi untuk menangani pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan stabilitas keuangan.
Hari ini (2/4), Perppu ini telah diserahkan Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disetujui.
Hari ini (2/4), Perppu ini telah diserahkan Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disetujui.
Apa kebijakan yang diatur di dalamnya?
Salah satunya, penyesuaian mandatory spending atau belanja negara yang sudah diatur oleh undang-undang serta pergeseran dan pengeluaran anggaran.
Salah satunya, penyesuaian mandatory spending atau belanja negara yang sudah diatur oleh undang-undang serta pergeseran dan pengeluaran anggaran.
Pemerintah dimungkinkan untuk menggunakan anggaran alternatif (SAL, Dana Abadi, Dana dikelola BLU), serta kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan.
#MenkeuSMI diberi kewenangan untuk memberi tambahan fasilitas kepabeanan, penerbitan SBN/SBSN dengan tujuan tertentu dan pinjaman tambahan (jika diperlukan), dan menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu, Perppu ini juga mengatur tentang stabilitas sistem keuangan. Tim KSSK (@bank_indonesia, @ojkindonesia, @lps_idic) diberi kewenangan lebih untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi.
Pemerintah dan KSSK memiliki tujuan utama yang sama yaitu menyelamatkan perekonomian nasional dan melindungi rakyat yang paling terdampak dari kondisi darurat ini.
