Thread by @netgrit

Putusan MK
Kamis, 28 Maret 2019

Poin-Poin Amar Putusan

__THREAD__

.
.
#netgrit
#netgritpeduli
#PutusanMK
#PemiluBerintegritas
#Pemilu2019

1. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Silakan unduh Putusan MK yang lengkap melalui tautan berikut:

bit.ly/putusanMK28Mar…

Selain putusan tersebut, dalam pertimbangannya MK juga menyatakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pilih warga negara dapat mengadakan TPS tambahan, yaitu TPS untuk memfasilitasi pemilih pindahan yg terkonsentrasi dalam jumlah yang banyak.