Thread by @Owaala

Ada alasan historis dan sangat sensitif menyentuh ke aspek agama juga.
Sentimen ini berusia ratusan tahun,
Suatu saat mau kubuat thread.

https://twitter.com/SiNiel1/status/1224711359356686336

Alasan historis susah terjadi kesepakatan mengapa tidak ada jalur darat/tol menghubungkan Jawa & Bali.

Ada beberapa kaitannya :
1. Pakubuwono II
2. Blambangan
3. Kerajaan Mengwi (Bali)
4. Suku Osing
5. VOC
6. Madura
7. Puputan Bayu
@gusbayu
@AryaWBPinatih47
@rizka_christian

Thread ini bukan untuk membangunkan sentimen yang berusia -/+ 300 tahun, tapi lebih mengutamakan kepada sejarah pengingat masa lalu.

Sekira tahun 1743, terjadi perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Pakubuwana II dan Gubernur Jenderal Van Imhoff yg menyatakan bahwa Mataram melepaskan daerah taklukan sebelah timur Pasuruan.

Berdasarkan perjanjian ini berarti Blambangan telah menjadi wilayah kekuasaan Belanda.

Sementara di Blambangan, Kerajaan Mengwi telah mengambil alih kekuasaan dengan menempatkan Gusti Kuta Beda dan Gusti Ketut Kabakaba sebagai penguasa.

Note :
Blambangan adalah daerah Banyuwangi.

Kerajaan Mengwi dengan konsesi memberikan izin kepada pihak Inggris untuk mendirikan kantor dagang di daerah ulupangpang,

Karena jalur perdagangan yang ramai menjadikan ceruk untung buat Inggris.

Agresivitas perdagangan Inggris di Blambangan membuat resah VOC,
Hal ini mendorong Johanes Vos, gubernur VOC di Semarang mengeluarkan perintah tanggal 12 Agustus 1766 agar mengadakan patroli di Selat Bali dan sekitarnya.

Hasil dari patroli,

Pemerintah Belanda di Batavia memutuskan untuk menangkapi kapal-kapal Inggris dan elemen-elemen lain yang tidak disukai serta mengambil tindakan-tindakan pengamanan terhadap batas-batas wilayah yang dianggap miliknya.

Keadaan di Blambangan yang tak terkendalikan menjadikan VOC mengirimkan ekspedisi militer besar-besaran di bawah pimpinan Erdwijn Blanke terdiri atas 335 serdadu Eropa, 3000 laskar Madura dan Pasuruan, 25 kapal besar dan sejumlah yang kecil lainnya.

Dengan dalil ingin meng-Islam-kan pulau Jawa, VOC membujuk orang-orang Madura untuk membantu VOC berperang melawan Blambangan (rentetan selanjutnya di pemberontakan Jagapati) yang mayoritas beragama Hindu-Budha yang masih bertahan setelah Majapahit runtuh.

Tanggal 20 Februari 1767,
Ekspedisi Belanda berkumpul di Pelabuhan Kuanyar Madura.

Pada tanggal 27 Februari 1767 Panarukan diduduki dan didirikan benteng.

Pada tanggal 11 Maret pasukan inti di bawah komandan dari Semarang Erdwijn Blanke bergerak melalui darat sepanjang pantai.

Tanggal 23 Maret 1767 ekspedisi Belanda tiba di Banyualit.

Lalu Pertempuran meletus.
Ratusan laskar Blambangan pimpinan Gusti Kuta Beda terbunuh.
Akhirnya VOC dapat menguasai benteng di Banyualit.
Selat Bali mulai dari Meneng sampai Grajagan diblokir.

Belanda dibantu keturunan Kerajaan Blambangan, Mas Anom & Mas Weka memperolah kesempatan berontak terhadap Gusti Ketut Kabakaba & Gusti Kuta Beda.

Pasukan Bali dibantu orang-orang Bugis dan Mandar melakukan penyerangan terhadap pasukan kerajaan Blambangan.

Setelah terbunuhnya Gusti Kuta Beda,
Gusti Ketut Kabakaba mundur ke Ulupangpang.

Perang Puputan Bayu tjd, hingga menewaskan Gusti Ketut Kabakaba.

*Gambar Monumen untuk memperingati perang Puputan Bayu antara Kerajaan Mengwi Bali melawan VOC dibantu pasukan Madura & Pasuruan.

Setelah Blambangan takluk,
VOC mengangkat Sutanagara dgn patih Surateruna dan Wangsengsari dengan patih Jaksanegara sebagai pembantunya.

Untuk memutuskan hubungan dengan Bali,
VOC bersiasat ke Bupati tsb diajak memeluk Agama Islam.

Krn pada dasarnya rakyat Blambangan anti terhadap orang2 Jawa, krn perlakuan masa lampau raja2 jawa thd Blambangan,

Maka mereka tidak mau disebut suku Jawa dan walaupun mereka dekat dg Hindu Bali tp tdk mau disebut suku Bali, merekalah yg disebut dg Suku Osing, ada sampe skrg.

Di sisi pulau Bali pun,
Ada aturan, Padmasana harus lebih tinggi ukurannya dari jalan dan ini jelas tidak masuk akal, mau ukuran tinggi seberapa nantinya ?

*Padmasana adalah tempat menaruh sesajen bagi Hindu

Berkaca dari pengalaman ini, beberapa desa adat menolak untuk pembangunan jalan tol ini.

Bupati Jembrana I Putu Artha pun sudah pasti menolak, disamping itu tingkat kejahatan pun bakalan tinggi dan alasan lainnya.

Jadi stop wacana tol Jawa-Bali.

bali.tribunnews.com/2020/01/24/ini…