10.29: Ali pendengar SS kepada Radio Suara Surabaya mengabarkan, dirinya dari Lamongan menuju ke Surabaya berunjukrasa ke Polda Jatim dengan perkumpulan Sopir Loader Alat Berat, tuntutannya menghapus pengawalan alat berat karena dirasa terlalu mahal.
Menurut Ali, besaran pembayarannya mulai dari Rp 1,5 juta sampai dengan Rp 5 juta rupiah.
Kata Ali, tidak ada tabel tarif sehingga para sopir keberatan. Ali curiga hal tersebut adalah pungli karena tidak ada ratif resminya.
Kata Ali, tidak ada tabel tarif sehingga para sopir keberatan. Ali curiga hal tersebut adalah pungli karena tidak ada ratif resminya.
Beberapa kali ia juga mengaku nego harga dengan PJR. Ali, tidak masalah jika memang itu resmi, misalnya bayar di bank.
Dulu, yang wajib memakai pengawalan hanya Truk yang mengangkut lebih dari 20 ton. Sekarang, yang berukuran lebih kecil juga diwajibkan untuk membayar.
Dulu, yang wajib memakai pengawalan hanya Truk yang mengangkut lebih dari 20 ton. Sekarang, yang berukuran lebih kecil juga diwajibkan untuk membayar.
Kompol Dwi Sumrahadi Rakhmanto Kasat PJR Polda Jawa Timur merespon tentang hal ini, aturan untuk Truk Pengangkut Alat Berat dengan pengawalan memang diharuskan.
Ini berkaitan dengan kejadian di wilayah Pasuruan, yang mengalami kecelakaan sampai ada banyak korban meninggal. Juga diatur dalam UU Lalin Pasal 169 ayat 1 dan Pasal 360, yang membutuhkan pengawalan adalah mereka yang mengangkut barang khusus dan berisiko bagi pengguna jln lain.
Jika akan angkut alat berat, silakan menghubungi petugas atau polres terdekat. Dalam pengawalan memang harus memperhatikan keselamatan dan kondisi jalan.
Untuk soal tarif, Kompol Dwi Sumrahadi mengatakan, dalam pengawalan pihaknya tidak menerapkan tarif. Jika terjadi di lapangan ada penarikan, akan dicek lebih lanjut. (odp-pr)
