Pemerintah kemarin telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi untuk mengatasi permasalahan pandemi Covid-19. Ada beberapa hal yang menarik diperhatikan disini
1. Saya kira kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada kebijakan stimulus yang baru dikeluarkan pemerintah.
1. Saya kira kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada kebijakan stimulus yang baru dikeluarkan pemerintah.
Mengapa? Kebijakan stimulus ini jauh lebih fokus. Ia fokus kepada tiga hal: kesehatan; perlindungan sosial dan dunia usahan dalam rangka pemulihan ekonomi. Saya pernah menyampaikan di Kompas beberapa minggu lalu. 
Dengan prioritas fiskal yang baik seperti ini, maka pemerintah akan bisa lebih fokus menangangi persoalan yang dihadapi. Persoalan ekonomi tidak akan selesai sebelum masalah Covid-19 bisa di jawab.
2. Dalam tulisan saya( eastasiaforum.org…/going-the-fiscal-distance-…/ ) saya menyinggung perlunya realokasi anggaran dan menaikkan defisit APBN krn kebutuhan yang amat besar.Pemerintah mengambil langkah dengan menaikkan batas defisit anggaran menjadi diatas 3% selama 3th
Tentu kita tidak bisa membandingkan dg AS, Singapura, Australia yang memberikan stimulus untuk mengatasi Corona sebesar 10% dari PDB. Tetapi Indonesia (2.5% dari PDB) cukup signifikan. Kita lebih besar dibandingkan Perancis, Italia, Spanyol, Malaysia dan India.
3. Besarnya stimulus fiskal untuk Covid-19 tentu terkait erat dengan besarnya defisit yang bisa kita biayai. defisit yang terlalu besar tentu akan menyulitkan pembiayaan. Bagaimana kita membiayai defisit anggaran ini?
Jika kita mengantungkan diri kepada pasar obligasi domestik, maka akan terjadi crowding out, dimana dana perbankan akan diserap oleh obligasi pemerintah sehingga perbankan akan mengalami kesulitan likudiitas.
Jika pemerintah mengeluarkan obligasi internasional, maka bunga obligasi akan sangat tinggi. Oleh karena itu untuk pembiayaan pemerintah harus melakukan kombinasi dari berbagai hal. Saya mengusulkan kominasi pembiayaan dari pasar domestik , internasional dan juga multilateral.
6 tahun lalu pemerintah Indonesia pernah memiliki fasilitas yang namanya Deferred Draw Down Option (DDO), dimana jika bunga obligasi di pasar sangat mahal, pemerintah Indonesia dapat meminjam dari World Bank, ADB, Australia, Jepang dengan bunga yang sangat rendah.
Skema ini bisa di explore lagi karena kita akan punya akses pembiayaan dengan harga murah. Selain itu kemungkinan untuk dukungan dari AIIB misalnya atau bilateral support dari berbagai negara perlu di buka. Termasuk misalnya bantuan medis, obat, alat dari negara-negara lain.
Dalam hal pembiayaan, saya kira pemerintah membuka opsi untuk Bank Indonesia membeli obligasi pemerintah dari pasar perdana. Karena itu pemerintah mengeluarkan Perppu.
Saya bisa memahami keputusan ini, mengingat pembiayaan memang sulit. Namun saya ingin mengingatkan bahwa pembelian obligasi oleh Bank Indonesia, memiliki resiko meningkatkan inflasi.
etapi ini adalah resiko dari keadaan yang ada. Karena itu pemerintah dan Bank Indonesia perlu duduk bersama untuk menentukan berapa inflasi yang memang "bisa diterima" sebagai biaya. Sebesar itulah obligasi bisa dibeli oleh Bank Indonesia.
Sebab bila sizenya amat besar maka inflasi akan naik tajam dan juga akan memukul ekonomi kita. Dalam kaitan ini fine tunning mengenai besaran obligasi yang akan dibeli Bank Indonesia akan menjadi amat penting
4. Saya juga ingin mengingatkan: eksekusi program penyelamatan dengan alokasi dana yang begitu besar harus dilakukan dengan rule based, kriteria yang jelas, aturan yang jelas, dan juga perlindungan yang jelas untuk pelaksan.
Bila tidak, eksekusi akan menjadi sulit, dan menimbulkan persoalan. Karena itu governance, aturan, rule based yang jelas menjadi penting. Diskresi yang terlalu banyak akan menimbulkan problem dalam governance. Penekanan kepada issue tata kelola pemerintahan yg bersih amat penting
Stimulus fiskal sudah tersedia, prioritas sudah lebih jelas. Kita patut memberikan apresiasi untuk ini. Proses pemulihan akan memakan waku yang agak panjang.
Baru setelah wabah Covid-19 bisa diatasi, social distancing berakhir, aktifitas produksi berjalan kembali, program" traditional pump-priming" untuk mendorong aggregate demand bisa dilakukan.
Larry Summers, guru besar ekonomi di Harvard University dan mantan Menteri Keuangan di AS, fiskal policy harus memenuhi TTT (timely, targeted, temporary). Selain itu yang paling penting saya kira, ia harus relevan dengan kondisi yang ada.
Dan kebijakan yang dilkeluarkan kemarin memang relevan dengan situasi. Dalam jangka pendek kita memangh harus fokus kepada kesehatan dan perlindungan. Baru setelah itu kita bicara soal pertumbuhan ekonomi
