Thread by @N1ngW4ng1

Pak @Jokowi akan menerapkan Darurat Sipil.

Mnrt kami, ini adl jalan tengah utk negeri ini 😊 kenapa?

Karena ini artinya ada Risk Sharing antara Pemerintah Pusat & Pemerintah daerah

Simak di bwh 👇
news.detik.com/berita/d-49584…

Kenapa pilihannya bukan Lockdown / Karantina Wilayah)

Bgini, lockdown itu dpt berhasil jk didukung oleh
1. Rakyat yang patuh,
2. Kekuatan logistik yg luar biasa
3. Manajemen pemerintah di bid penanggulangan bencana efektif

Pertanyaannya, apakah kita memiliki ketiganya? 🙏

Saat lockdown, masyarakat tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

Liat syarat suksesnya lockdown di atas,
Apakah rakyat kita patuh?

Jwbannya: gak 😅
Jk gak, bgmn?
Perlu pengamanan polisi-tentara dkknya.
Masalahnya jmlh pasukan pengamanan kita cukup gak utk se- Indonesia?

Kebutuhan aparat utk penjagaan wilayah 1 Kecamatan adalah 1 Batalyon, atau kurang lebih 1.000 tentara (jika pakai standard NATO. Jika pakai standard Indonesia 600 tentara).
Maka secara kasar dibutuhkan kurang lebih 7 juta aparat untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. 🤔

Katakanlah hanya pulau Jawa saja yg dikarantina, maka perlu kurleb 1,6 juta aparat.

Ada yg tahu brp jumlah pasukan keamanan kita? Byuh JAUH🙈

Jika cukup utk jaga pulau Jawa pun...
Konsekuensinya, wilayah diluar Jawa akan kosong aparat (militer maupun polisi) 🤕

Kalian mau?

Ini baru ttg jumlah pasukan pengamanan utk mbuat Rakyat Patuh.
Nah tentang logistik & biaya...

Hasil simulasi saat Flu Burung.
Utk karantina 1 RW perlu biaya operasional sbesar 300 jutaan slama min. 2x masa inkubasi / 28 hari utk biaya pasukan pengamanan di SATU RW saja! 😪

Itu baru biaya operasional termasuk perlengkapan pasukan pengamanan.

Biaya utk masyarakat yg dijaga bgmn?
Dan bgmn kekuatan logistik kita?

Kebutuhan rata2 nasional beras kita berapa sebulan? Jumlah stock beras Bulog yg kita brp...mencukupi gak?
Baru bicara beras loh ini 🙈😪

Jika ada yg mau Lockdown / karantina Jkt, bahkan nasional, sesuai UU no 6 thn 2018, biaya 100 persen biaya ditanggung Pemerintah Pusat.

Kira2 Pemerintah Pusat mampu gak?
APBN akan jebol, distribusi logistik akan amburadul & akan berujung kepada kekacauan sipil.

Kalian mau? 🤕

Karena itulah, diberlakukan Darurat Sipil - shg ada Risk Sharing antara Pemerintah Pusat & Daerah.

Pimpinan Otoritas Darurat Sipil adl Gub, Bupati & Walikota.
Keputusan pemberlakukan pembatasan kegiatan & konsekuensi logistiknya, akan menjadi tg jwb Pemda setempat. Skemanya?

Skemanya bisa menggunakan Dana Desa dgn support Pemerintah Pusat.
Darurat Sipil juga memberikan ruang yang luas untuk menegakkan aturan2 physical distancing, pelarangan pengadaan keramaian dan penindakan atas penyebaran berita2 bohong yang menimbulkan kepanikan masyarakat. 🙏😊

Di bawah Darurat Sipil, penyebar hoax tak lagi bisa lolos hanya dengan selembar surat pernyataan minta maaf bermaterai. Mereka akan ditangkap dan diproses hukum. Hmm 🙊😅

Dan krn akan ada pelarangan pengadaan keramaian maka Physical Distancing akan lbh sukses, bukan?🙏

Nah...jika ada yg gak setuju Pemerintah tetapkan Darurat Sipil pd kondisi Wabah ini, sila tanyakan:
- Kamu mau APBN negara jebol & negara bangkrut?
- Kamu itu penyebar hoax jd takut ditangkap?
- Kamu kepala daerah yg gak manut dg Pusat atau
gak mampu handle rakyat?
Atau?
😇😊

Pada saat2 kritis seperti sekarang ini...akan semakin terlihat siapa pihak2 yg ingin suasana keruh.

Kita org biasa - yg gak sebar hoax & org baik2 & gak ada keuntungan apa2 dr wabah ini...maah merasa biasa aja..

Yuk, gandengan tangan, bareng2 hadapi virus Corona 🙏😊