Thread by @iimfahima

RUU Ketahanan Keluarga. Bagaimana seharusnya DPR melihat hal ini dan kebijakan apa yang harusnya didorong ke public?

.
.

A Thread

Ali Taher Parasong dari PAN menyebutkan, alasan keluarnya RUU karena tingginya angka perceraian.

Menurut Ali Taher, salah satu penyebab tingginya angka perceraian adalah karena munculnya persoalan perekonomian dan perselingkuhan.
nasional.kompas.com/read/2020/02/2…

Endang Maria Astuti dari Golkar:

Ide dasar pengusulan RUU Ketahanan Keluarga adalah kasus narkoba serta kekerasan seksual yang meningkat.

Endang mengaku regulasi itu bentuk keprihatinannya anak dari SD hingga SMA yang menjurus ke arah seks bebas cnnindonesia.com/nasional/20200…

Netty Prasetiyani dari PKS yang juga istri Aher fokus pada isu penyimpangan seksual seperti incest.

Beliau yang mengusulkan agar kamar anak dipisah agar tidak incest. news.detik.com/berita/d-49071…

Sebagai ortu saya MEMAHAMI concern ini.

Namun, apa langkah strategis yang SEHARUSNYA dilakukan pemerintah untuk menjawab concern ini?

Kebijakan apa yang seharusnya didorong ke public?

Tentunya fungsi DPR bukan:

Membuat pasal yang menyempitkan fungsi Suami –Istri,

Menyamaratakan value setiap keluarga.

Mendomestifikasi perempuan

Ataupun,

Mengabaikan fakta bahwa keluarga adalah sesuatu yang dinamis dimana peran bisa berubah ... sesuai kondisi&kesepakatan

3 tahun ini saya bergerak di issue perempuan, dari road safety, parenting, leadership hingga economic empowerment.

Apa insights yang saya dapat dari sini?

Insight terkuat adalah:

Tekanan ekonomi yang tinggi membuat para suami merasa sangat terbantu saat istri ikut cari nafkah.

Tapi juga ada ketakutan, siapa yang ngurus anak saat suami istri bekerja?

Menjawab insight ini, maka DPR bisa membuat policy yang memudahkan pasangan bekerja smbl ngurus anak, Misalnya:

1. Kebijakan remote working, ayah ibu bisa bekerja dari rumah.

Lokasinya saja yang berubah, waktu dan kecepatan respond tetap seperti kerja di kantor biasa.

2. Kebijakan yang mendorong perusahaan menyiapkan day care jika belum bisa memfasilitasi remote working.

3. Kebijakan yg mendorong perusahaan memberikan cuti melahirkan untuk bapak, karena bonding anak ya ke bapak ibu, bukan cuma ibu.

4. Kantor ngga bisa fasilitasi cuti melahirkan karena cost terlalu tinggi? Ya bapak boleh kerja dari rumah.

Intinya fungsi DPR bisa mendorong perusahaan membuat pola kerja yg fleksible.

Saat seseorang sehat dan less stress, produktivitas meningkat. Ini bagus utk bisnis.

DPR juga bisa mendorong policy terkait Smart City.

1. Memastikan jalanan yang bebas macet.

Inget, di kota besar banyak waktu dan tenaga terbuang di jalan.

Kalo pulang cepet kan bisa nemenin anak tadarusan, maen sama anak, nemenin ngerjain PR, ngobrol santai dll.

2. Kebijakan yg mendorong dibangunnya transportasi public yang aman dan nyaman, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Ini bisa menekan angka kecelakaan di jalan raya!

Saat ini tiap 1 jam 3 orang meninggal karena kecelakaan, mayoritas korban adalah usia produktif, pelajar dan pekerja.

Kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas ini besar sekali dampaknya ke keluarga …

3. Kebijakan yang mendorong dibangunnya smart city yang kriterianya antara lain:

Kota aman untuk kelompok disable, anak dan perempuan.

Saat kelompok terlemah terlindungi, seluruh kota terlindungi.

Hal lain yg bisa didorong DPR:

Perbanyak kampanye yang mengajak laki2 ngga malu mengerjakan hal domestic sehingga perempuan ngga terkena beban ganda. Nyari nafkah iya, ngurus domestic juga iya.

"istri ikut cari nafkah, suami jangan ragu ikut ngurus rumah"

Keluarga 50:50 laaah

Ide2 di atas memang jauh lebih sulit eksekusinya, tapi ya disitulah fungsi DPR yang dibayar pakai duit rakyat.

Kalian ada untuk mengurus hal-hal besar yg berdampak langsung ke kesejahteraan publik.

Bukan mencampuri urusan keluarga yang sifatnya dinamis dan kompromis!

Tugas DPR dalam menjawab concern keutuhan keluarga adalah dengan membuat kebijakan yang mendukung ayah ibu punya banyak waktu untuk mendidik anak.

Disini penting untuk melihat masalah dengan point of view yang lebih luas sehingga solusinya komprehensif dan integrated.

Hal lain yang juga harus didorong DPR adalah:

Kebijakan untuk perbanyak pendidikan parenting, sex education, parenting di era social media, edukasi ke pasangan sebelum menikah dll.

Intinya, bekali para ortu dengan ilmu untuk mendampingi anak2 tumbuh sesuai eranya.

Bersiap meeting dulu ya... Nanti dilanjut kalo sempet ...

RUU yang meletakkan tanggung jawab domestik pada perempuan ini, resiko ekonomi dan sosialnya besar. Jangka pendek, juga jangka panjang.

Saya pernah memimpin diskusi terkait Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di World Economic Forum. Perempuan adalah korban pertama industry 4.0

Saya pernah bahas mengapa perempuan paling rentan tergerus industry 4.0.

Intinya, domestifikasi perempuan membuat mereka no skill, no access, no money, voiceless.

Ga punya persiapan menyambut dunia yg berubah, waktunya habis ngurus domestik.

Paling beresiko diganti robot.

Posisi perempuan yg paling rentan diganti robot, harusnya mendorong DPR membuat kebijakan yg pro perempuan.

Akses pendidikan, akses modal usaha, akses mentor, akses media dlsb ... Semua HARUS dipermudah!

Yang memalukan dan menyedihkan, pengusul RUU ini banyak perempuan!

Pembahasan ttg perempuan yg paling rentan tergerus efek industri 4.0, paling rentan diganti robot.

https://twitter.com/iimfahima/status/1222815560129339392?s=19

Postingan ini direspon bu @netty_heryawan di Instagram