Pak @msaid_didu mungkin bisa mulai dg mencermati kronologi ini, sejak kapan sebenarnya Jiwasraya sakit. Menkeu Sri Mulyani waktu itu sdh mencium ketidakberesan, maka minta audit dulu sebelum PMN digelontorkan. 
Sepanjang 2010-2015 juga berliku. Banyak catatan dari Otoritas. Jadi Bapepam LK pun bekerja cukup baik, memberi peringatan akan kejanggalan. Tapi kerusakan berlanjut karena window dressing dan skema Ponzi. Awal 2016 bahkan BPK sdh memperingatkan.
Tindakan tegas dan mulai terbuka berpuncak di 2018: pencopotan direksi, Menteri BUMN minta BPKP melakukan audit, dan secara terbuka diakui gagal bayar dan risiko lebih besar. Semua ini berurutan, tidak tiba2. Sekali lagi, ini kejahatan korporasi kok....
Maka gegabah kalau apriori menyalahkan Bu Mega, Pak SBY, atau Pak Jokowi. Otoritas bekerja cukup baik kok: Menkeu, Bapepam LK, BPK, BPKP, Kementerian BUMN. Soal ketegasan law enforcement yg mgkn akan diteliti lebih jauh.
