Terus terang saya tdk terlalu suka dengan ide lockdown ketat seperti di Wuhan, Italy ataupun India. Tapi sepertinya ide ini yg disukai oleh kebanyakan orang. Mulai dari para middle class yg khawatir thd penularan Covid19 hingga aktivis dan SJW meminta segera diberlakukan Lockdown
Saya lbh suka model physical distancing seperti di bbrp negara Scandinavia ataupun di Eropa, sambil berupaya melakukan upgrade kapasitas pelayanan kesehatan khusus utk Covid19 dgn penambahan jumlah ventilator. Ini jg lbh baik dari pd keluar banyak uang utk pengadaan alat testing
Tapi saya jg bisa paham soal penerapan status darurat sipil sebelum penerapan karantina wilayah dlm skala besar seperti permintaan banyak orang. Status darurat sipil ini yg saat ini banyak ditentang oleh banyak orang. Tapi mungkin ini ada beberapa pertimbangan yg bisa kita teliti
Saya meskipun tdk menyukai kekuasaan terpusat yg akan dihasilkan dlm penerapan darurat sipil ini, tapi dlm konteks efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada saat karantina wilayah diberlakukan saya mau tdk mau harus sepakat. China jg berhasil karena semuanya terpusat.
UU darurat sipil ini artinya memberikan kekuasaan besar pd pemerintah pusat. Pengelolaan anggaran akan sepenuhnya ditangan pemerintah pusat. Jk karantina wilayah diberlakukan tanpa darurat sipil, pengelolaan tetap ditangan pemerintah daerah tanpa pengawasan karena kondisi darurat
Artinya pengawasan hanya mengandalkan masyarakat. Hal yg sama sebenarnya jg berlaku untuk pengelolaan terpusat. Tapi perbandingannya adalah, karantina wilayah tanpa darurat sipil. artinya masyarakat harus mengawasi semua pemda yg jumlahnya bisa sampai puluhan dari Tk I s/d Tk II
Darurat sipil artinya pengelolaan langsung oleh mentri keuangan. Kita tinggal pelototin sj pengelolaan yg dilakukan oleh Menkeu. Selain itu kita sudah tau kemampuan menkeu dlm pengelolaan tsb. Bisa kita bandingkan dgn kemampuan pengelolaan di tiap daerah yg cenderung tdk merata
Darurat sipil nanti juga memberikan kekuasaan pd pemerintah pusat utk merelokasi anggaran didaerah utk penanganan Covid19. Artinya pemerintah bisa saja mengambil dana non budgeter pemda, mulai dana operasional kepala daerah yg cukup besar hingga membatalkan program2 non esensial
Misalnya, dana yg sudah dialokasikan untuk kegiatan perlombaan formula-e yg nilainya cukup besar bisa dialokasikan utk penanganan Covid19 ini. Pemerintah memiliki flexibility dlm melakukan re alokasi ulang anggaran secara detail. Selain itu anggaran jg bisa digeser antar daerah
Kalau kita perhatikan negara2 yg berhasil melakukan containment dgn lockdown yg ketat adalah negara2 yg sentralistik, seperti China dan Singapore. Sementara negara2 seperti Italy, Spain bahkan India kesulitan menerapkannya. Karena tiap daerah memiliki kebijakan masing2 yg beda2
Kita tentunya jg harus memahami akan ada penolakan besar2 terhadap rencana ini. Tapi juga perlu kritis melihat penolakan terhadap rencana darurat sipil ini. Kalau menurut pandanga sempit saya, kita bisa bagi dlm beberapa kelompok mereka2 yg menolak darurat sipil diterapkan.
Kelompok pertama adalah kelompok yg khawatir klo status darurat sipil ini akan kembali mengantarkan Indonesia ke era otoritarian. Saya percaya kelompok ini paling banyak jumlahnya. Saya jg memiliki kekhawatiran yg sama soal ini. Ini hanya perlu jaminan dan penjelasan pemerintah.
Kelompok kedua adalah kelompok oposisi yg secara natural akan menentang apapun rencana pemerintah. Kelompok ini harus tetap ada sebagai kontrol dlm penerapan darurat sipil ini. Mereka yg akan terus-menerus mengkritisi pemerintah mau sebaik apapun penerapannya.
Nah kelompok ke III ini yg kita perlu kritis. Ada kemungkinan penolakan ini didasari motive2 ekonomi. Misalnya kelompok ini lebih baik karantina wilayah diterapkan tanpa darurat sipil karena mereka bisa mendapatkan keuntungan melalui kepala2 daerah yg mereka ketahui kelemahannya
Ataupun bbrp oknum didlm pemerintahan yg dduga berencana mengambil keuntungan melalui gelontoran dana besar ketika karantina wilayah diberlakukan. Seperti yg dibahas sblmnya, tanpa darurat sipil pengelolaan anggaran dilakukan o/ pemda yg dlm kasus covid19 ini jmlhnya akan banyak
Saya masih berharap jika memang karantina wilayah yg akan dilakukan oleh pemerintah, ini bukanlah karantina wilayah yg ketat. Selain itu, melalui status darurat sipil ini produksi dan rantai pasoknya akan tetap bisa dijaga. Karantina wilayah hanya lebih kpd jaminan pemerintah sj
Jaminan utk siapapun yg memilih utk diam dirumah mereka tdk akan kekurangan sama sekali. Karena pemerintah akan tetap memberikan penghasilan utk mereka. Namun pd waktu yg sama pemerintah jg bisa membuat negara ini berproduksi serta menjamin rantai pasok logistiknya
Karena pada akhirnya, mau sebesar apapun dana yg digelontorkan, tidak ada artinya jika rak-rak di toko2 maupun supermarket sudah tdk ada lagi karena barang tidak ada. Satu2nya memastikan barang2 kebutuhan tetap ada adalah aktivitas produksi manusianya, bukanlah barang.
Koreksi *bukanlah uang maksudnya
